Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan Michael Imran Kanoo mengambil langkah tegas untuk memastikan Amerika Serikat, Israel, dan seluruh pelaku serangan terhadap Iran “dimintai pertanggungjawaban dan dibawa ke pengadilan.” Seruan ini disampaikan melalui surat resmi yang ia kirim setelah Presiden AS Donald Trump mengakui peran langsungnya dalam operasi agresi Israel terhadap Iran.
Dalam surat tersebut, Araqchi menegaskan bahwa pernyataan Trump pada 6 November 2025—“Israel menyerang Iran terlebih dahulu… Saya bertanggung jawab penuh atas itu”—merupakan bukti jelas bahwa AS tidak hanya mendukung tetapi juga memimpin operasi militer Israel. Menurutnya, pengakuan itu memenuhi elemen hukum internasional yang menetapkan “pengarahan dan kepemimpinan” dalam tindakan agresi.
Araqchi kembali merujuk pada surat-surat terdahulunya pada Juni 2025 yang mendokumentasikan periode serangan 13–24 Juni, di mana Iran menuding AS dan Israel melanggar kedaulatan dan integritas teritorialnya, bertentangan dengan Piagam PBB Pasal 2(4). Ia mengatakan bahwa serangan tersebut menargetkan warga sipil, menyebabkan lebih dari 1.100 korban meninggal dan jumlah luka-luka yang jauh lebih besar, serta melibatkan serangan langsung terhadap infrastruktur sipil, termasuk fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan IAEA.
Ia menyatakan bahwa serangan itu melanggar dokumen-dokumen pengawasan NPT, keputusan-keputusan IAEA, dan Resolusi DK PBB 487 (1981). “Tanggung jawab hukum internasional tidak hanya berada pada rezim Israel, tetapi juga Amerika Serikat yang memimpin dan mengendalikan operasi tersebut,” tulisnya.
Lebih dari 80 anggota parlemen Iran juga mengirim memorandum kepada Araqchi agar pemerintah secara resmi menetapkan Amerika Serikat sebagai “pelaku kejahatan perang.”
Araqchi menekankan bahwa AS berkewajiban memberikan kompensasi penuh atas kerusakan materiil dan moral yang ditimbulkan, termasuk pemulihan keadaan sebelum serangan serta pembayaran ganti rugi sesuai prinsip hukum internasional. Ia menambahkan bahwa pengakuan Trump membuka pintu bagi tanggung jawab pidana individu terhadap dirinya dan pejabat AS lainnya yang terlibat dalam “kejahatan agresi, serangan terhadap warga sipil, pembunuhan ilmuwan, jurnalis, tahanan, serta penargetan fasilitas sipil seperti rumah sakit, ambulans, media penyiaran nasional, penjara, dan fasilitas energi — termasuk instalasi nuklir damai.”
Menurut Araqchi, tanggung jawab pidana juga berlaku bagi individu di Israel yang ikut memerintahkan atau membantu pelaksanaan kejahatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Iran “akan menggunakan seluruh jalur hukum yang tersedia” untuk menuntut pertanggungjawaban negara dan individu yang terlibat.
Ia meminta agar surat tersebut dipublikasikan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan.
Sementara itu, Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengecam pernyataan akhir pertemuan Menlu G7 di Kanada yang menuduh Iran melanggar kewajiban nuklir. Ia menyebut pernyataan G7 sebagai “tidak bertanggung jawab, tidak berdasar, dan menyesatkan,” serta menuduh kelompok negara itu memberikan legitimasi bagi upaya Amerika dan tiga negara Eropa memicu kembali resolusi-resolusi DK PBB yang sebelumnya dicabut melalui mekanisme penyelesaian sengketa JCPOA.
Baghaei menuding G7 sengaja mengabaikan serangan militer AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir damai Iran. Ia menyebut bahwa krisis nuklir saat ini sepenuhnya berakar dari penarikan sepihak AS dari perjanjian nuklir pada 2018 dan agresi militer terbaru terhadap Iran. Ia menuduh negara-negara Eropa “patuh” pada Washington dan gagal memenuhi kewajiban JCPOA sembari mendukung operasi militer terhadap Iran.
Dalam isu Palestina, Baghaei menuding G7 melanggar kewajiban internasional untuk menghormati hak bangsa-bangsa menentukan nasib sendiri. Menurutnya, dukungan mereka kepada Israel “menghilangkan kredibilitas klaim mereka tentang hak asasi manusia.”
Ia juga membantah tuduhan G7 bahwa Iran terlibat dalam konflik Ukraina, menegaskan bahwa posisi resmi Iran adalah menolak perang dan mendukung penyelesaian melalui dialog. Ia menuduh para penuduh “enggan mengakui kesalahan mereka sendiri dalam merusak perdamaian dan keamanan global.”
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Tert.am
