Peringatan keras mengalir dari berbagai pihak menyusul eskalasi retorika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengancam akan melakukan intervensi militer terhadap Iran. Anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, menjadi salah satu suara vokal di Washington yang menentang keras kebijakan tersebut. Massie menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki terlalu banyak persoalan domestik yang membutuhkan dana besar, sehingga sumber daya militer tidak seharusnya dihambur-hamburkan untuk mencampuri urusan internal negara lain. Melalui unggahan di platform X, Massie memperingatkan bahwa setiap serangan militer terhadap Iran memerlukan otorisasi resmi dari Kongres. Ia bahkan mempertanyakan motif di balik ancaman tersebut, dengan menyatakan bahwa isu ini sebenarnya bukan tentang kebebasan berpendapat di Iran, melainkan demi kepentingan dolar, minyak, dan Israel.
Ketegangan ini bermula saat Presiden Trump melalui Truth Social mengeklaim bahwa Washington siap “menyelamatkan” para pengunjuk rasa di Iran jika pemerintah Teheran bertindak kasar. Trump menyatakan bahwa militer AS sudah dalam posisi siaga tempur. Namun, klaim kemanusiaan ini ditanggapi dengan skeptisisme tinggi, mengingat pernyataan tersebut muncul di tengah seruan terang-terangan dari pejabat AS dan Israel untuk melakukan perubahan rezim (regime change). Hal ini bertepatan dengan aksi protes para pedagang di beberapa kota Iran yang menuntut intervensi pemerintah atas lonjakan inflasi dan tekanan ekonomi pasca-konflik bersenjata singkat bulan Juni 2025 lalu.
Respons dari Teheran pun sangat tajam. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menegaskan bahwa pemerintah Iran bisa membedakan antara aspirasi pedagang yang sah dengan aksi para aktor perusak yang ditunggangi asing. Larijani memperingatkan bahwa intervensi AS hanya akan mendestabilisasi seluruh kawasan dan menghancurkan kepentingan Amerika sendiri. Ia juga mengingatkan rakyat Amerika agar memperhatikan keselamatan tentara mereka akibat petualangan berbahaya yang dimulai oleh Trump. Senada dengan itu, penasihat senior Ali Shamkhani menyatakan bahwa tangan intervensi mana pun yang mendekati kedaulatan Iran akan “dipotong” sebelum mencapai tujuannya, seraya menegaskan bahwa keamanan nasional adalah garis merah yang tidak bisa dijadikan bahan unggahan media sosial.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa seluruh fasilitas dan pasukan militer Amerika di Timur Tengah kini menjadi target yang sah jika Washington melakukan tindakan agresif. Ghalibaf menuduh agen-agen intelijen asing mencoba mengubah protes ekonomi yang sah menjadi bentrokan jalanan bersenjata, namun upaya tersebut gagal karena kesadaran rakyat Iran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh menegaskan bahwa program rudal Iran tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh bom maupun dirundingkan dalam meja diplomasi. Ia menekankan bahwa kemampuan pertahanan Iran adalah harga mati yang tidak akan dikompromikan kepada negara mana pun.
Eskalasi ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari sisa-sisa “Perang 12 Hari” pada Juni 2025. Selama konflik tersebut, PM Israel Benjamin Netanyahu berulang kali mengisyaratkan upaya penggulingan pemerintahan Iran dengan mendesak warga Iran untuk “bangkit” saat serangan dimulai. Meskipun pasca-gencatan senjata Netanyahu mengadopsi nada yang lebih ambigu, retorika tentang “kebebasan rakyat Iran” tetap konsisten disuarakan. Di sisi lain, pemerintahan Trump menempuh pendekatan jalur ganda: memberikan ancaman militer terbuka sembari tetap mengeklaim keterbukaan untuk kesepakatan nuklir baru melalui kebijakan “tekanan maksimum”. Namun, keterlibatan aktif pasukan AS dalam pengeboman fasilitas nuklir Iran di masa lalu telah membuat Teheran tidak lagi memercayai niat diplomatik Washington, yang kini justru memicu risiko perang terbuka di awal tahun 2026.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: The Journal
