Hubungan antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat memasuki fase konfrontasi yang sangat berbahaya pada awal tahun 2026, menyusul ancaman intervensi militer langsung dari Presiden AS Donald Trump. Ketegangan ini memuncak setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, memberikan respons keras melalui platform X pada Jumat, 2 Januari 2026. Araqchi menegaskan bahwa seluruh jajaran angkatan bersenjata Iran saat ini berada dalam kondisi siaga tertinggi dan telah mengarahkan “anak panah” pertahanan mereka dengan presisi ke titik-titik strategis untuk merespons setiap bentuk pelanggaran kedaulatan. Pernyataan ini merupakan jawaban langsung atas klaim Trump di platform Truth Social yang menyatakan bahwa militer Amerika telah dalam posisi “terkunci dan terisi” (locked and loaded) serta siap bergerak untuk melakukan apa yang ia sebut sebagai upaya “menyelamatkan pengunjuk rasa di Iran.”
Ancaman Trump muncul di tengah gelombang aksi protes di beberapa kota Iran, termasuk Teheran, Fars, dan Hamadan, yang dipicu oleh lonjakan inflasi dan fluktuasi tajam nilai tukar mata uang Rial pasca-konflik bersenjata singkat yang dikenal sebagai “Perang 12 Hari” pada Juni 2025. Pemerintah Iran melalui Abbas Araqchi mengakui adanya hak warga negara untuk melakukan protes damai terkait masalah ekonomi, namun ia mengecam keras upaya sabotase dan kerusuhan kekerasan yang melibatkan serangan terhadap fasilitas kepolisian dan penggunaan bom molotov. Araqchi menggambarkan pesan Trump sebagai tindakan ceroboh dan berbahaya yang meremehkan tekad rakyat Iran untuk menyelesaikan persoalan internal mereka sendiri tanpa campur tangan asing.
Persatuan elite politik Iran terlihat menguat dalam menghadapi tekanan Washington, di mana tokoh-tokoh kunci seperti Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Ali Larijani, penasihat politik Ali Shamkhani, serta Mohammad Mokhbar, secara serempak menolak segala bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan nasional. Kementerian Luar Negeri Iran juga mengeluarkan kecaman resmi yang menyebut retorika Trump sebagai bentuk kemunafikan luar biasa. Teheran berpendapat bahwa klaim simpati AS terhadap rakyat Iran hanyalah upaya untuk menutupi rekam jejak kejahatan dan sanksi ekonomi yang selama ini justru menyengsara masyarakat sipil. Selain itu, Iran mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk bertindak tegas terhadap sikap unilateralisme Amerika yang mengabaikan norma-norma internasional dan berisiko menjerumuskan kawasan ke dalam krisis yang lebih dalam.
Bertepatan dengan peringatan syahidnya Jenderal Qassem Soleimani, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) merilis pernyataan tegas yang menyebut bahwa rencana jahat para pemimpin Amerika dan “tentara bayaran” mereka telah gagal total. IRGC menilai bahwa Trump mencoba memaksakan kemauan politiknya setelah kegagalan militer dalam perang sebelumnya dengan cara menciptakan ketidakstabilan dan rasa tidak aman di dalam negeri Iran. Dalam pernyataan tersebut, IRGC mengingatkan bahwa semangat perjuangan Soleimani tetap hidup di dalam diri pemuda Iran dan menjadi kekuatan moral yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan militer mana pun. Mereka juga menuding bahwa kebijakan agresif Washington saat ini berjalan selaras dengan agenda eskalasi ketegangan yang didorong oleh rezim Zionis di Timur Tengah.
Sebagai bentuk perlawanan simbolis di tingkat akar rumput, massa di berbagai provinsi seperti Fars dan Hamadan turun ke jalan untuk mengutuk aksi sabotase dan menolak segala bentuk intervensi Amerika Serikat. Para demonstran menuntut agar pasukan keamanan Iran bertindak tegas terhadap elemen-elemen yang mengancam ketertiban publik di bawah arahan asing. Pemerintah Iran menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa setiap agresi militer yang dilakukan oleh AS atau sekutunya akan dihadapi dengan respons yang cepat, tegas, dan komprehensif, sembari menegaskan bahwa masalah internal negara adalah urusan kedaulatan yang hanya bisa diselesaikan melalui dialog nasional dan persatuan rakyat Iran sendiri.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: CGTN
