Pasukan Israel melancarkan kampanye serangan, penyerbuan, dan penangkapan massal di berbagai kota dan wilayah di Tepi Barat, menargetkan lebih dari 100 warga Palestina, termasuk tokoh politik dan mantan tahanan, serta menyerang puluhan lainnya dan melakukan penyelidikan lapangan terhadap banyak orang. Operasi ini meliputi wilayah Jenin, Nablus, Qalqilya, Tulkarm, Yerikho, dan Hebron, serta kota Nablus dan Salfit di Tepi Barat utara, kota Al-Eizariya dan Abu Dis di timur Yerusalem yang diduduki, kota Silwad dan Deir Jarir di timur Ramallah, dan kota Yerikho.
Seiring dengan kampanye penangkapan dan penyerbuan ini, pemerintah Israel menyetujui pembangunan sekitar delapan ratus unit permukiman baru di kawasan Hashmonaim, Givat Ze’ev, dan Beitar Illit dekat kota Yerusalem yang diduduki. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan bahwa Dewan Perencanaan Tinggi Israel telah menyetujui pembangunan lebih dari 51.000 unit permukiman sejak 2022, yang menurutnya merupakan bagian dari proses strategis untuk memperkuat permukiman dan memastikan keamanan serta pertumbuhan entitas Israel.
Anggota Komite Eksekutif PLO, Wasel Abu Yousef, menegaskan bahwa seluruh permukiman itu ilegal dan akan musnah, karena melanggar semua resolusi internasional. Hamas menyebut persetujuan Israel atas ratusan unit permukiman baru sebagai langkah baru dalam proses Yudaisasi dan ekspansi permukiman yang bersifat kolonial. Keputusan ini dianggap sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, menegaskan bahwa Israel tetap menjalankan kebijakan aneksasi perlahan dan perebutan tanah di wilayah Palestina, yang berlandaskan pada pemindahan paksa dan pengusiran penduduk asli.
Sebuah investigasi oleh Israeli Broadcasting Corporation mengungkap adanya perubahan historis di Tepi Barat selama tiga tahun terakhir, dengan berdirinya sekitar 140 pos permukiman baru di lahan seluas satu juta dunam—empat kali luas seluruh permukiman yang ada. Investigasi itu juga menunjukkan bahwa seorang pemukim tunggal hanya membutuhkan beberapa ternak untuk menguasai puluhan ribu dunam tanah Palestina. Laporan ini juga menyinggung peringatan dari dalam lembaga keamanan Israel mengenai dampak kebijakan ini dan meningkatnya kekerasan pemukim, tetapi peringatan tersebut diabaikan.
Fares Al-Sarfandi, koresponden Al-Alam di Ramallah, melaporkan bahwa keputusan pembangunan ratusan unit permukiman ini merupakan bagian dari kebijakan sistematis pemerintah sayap kanan yang dipimpin Benjamin Netanyahu, dengan anggota kabinet seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa pembangunan permukiman, intensifikasi aktivitas permukiman, dan pembangunan jalan lingkar bertujuan mencegah terbentuknya negara Palestina di masa depan dan menciptakan fait accompli bagi komunitas internasional. Hal ini juga dimaksudkan untuk menutup akses dan menghalangi pembentukan negara Palestina seandainya tekanan internasional mendukung kemerdekaan Palestina.
Pemerintah Israel, menurut laporan koresponden, melihat permukiman sebagai security depth atau kedalaman keamanan bagi entitas Israel. Permukiman dibangun di area strategis, khususnya di sepanjang perbatasan timur dan barat Tepi Barat, sehingga wilayah ini secara efektif diubah menjadi serangkaian kanton. Al-Sarfandi menekankan bahwa sejak Bezalel Smotrich memimpin Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab atas permukiman, lebih dari 5.000 unit permukiman telah dibangun, yang menurutnya merupakan jumlah rekor dan bagian dari kontrol “alkitabiah” atas Tepi Barat. Dari perspektif ini, pembangunan permukiman bisa dianggap sebagai langkah de facto, meskipun tidak diumumkan, menuju aneksasi wilayah tersebut.
Dampak terhadap warga Palestina sangat besar. Aktivitas permukiman telah mengubah wilayah yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dan penggembalaan, serta menyediakan sumber air, menjadi wilayah yang tidak lagi dikuasai atau dikontrol oleh Palestina. Jika ekspansi permukiman terus berlanjut, dalam beberapa tahun ke depan warga Palestina akan kehilangan kemampuan untuk memperluas wilayah secara alami. Mereka tidak akan memiliki ruang untuk produksi pertanian, penggembalaan, atau pengelolaan air minum. Dengan kata lain, tanah yang dulunya milik Palestina akan menjadi asing bagi mereka, sehingga tidak ada pilihan lain selain meninggalkannya.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Times of Israel
