Pemimpin Hamas, Osama Hamdan, pada Senin, 17 November 2025, menegaskan penolakan penuh terhadap rancangan resolusi Amerika Serikat mengenai pembentukan pasukan multinasional di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang. Ia menilai bahwa rancangan tersebut sejalan dengan proyek pendudukan yang bertujuan melikuidasi perjuangan Palestina.
Dalam pernyataannya pada Senin malam, Hamdan menjelaskan bahwa rancangan tersebut tidak bertujuan melindungi rakyat Gaza dari genosida, tetapi justru berupaya menciptakan kekuatan alternatif bagi pendudukan di Jalur Gaza. Ia menegaskan bahwa langkah itu menghapus setiap peluang pendirian negara Palestina dan memperkuat keyakinan rakyat bahwa perlawanan tetap menjadi jalan untuk mengakhiri penjajahan.
Hamdan menegaskan bahwa Hamas “tidak dapat menerima dipaksa memilih antara dibunuh atau menyerah,” dan menyatakan bahwa rencana AS bertentangan dengan piagam serta resolusi internasional, sekaligus mengabaikan kenyataan bahwa pendudukan adalah akar masalah. Ia menilai bahwa persetujuan atas resolusi tersebut akan menjadi preseden berbahaya yang mencerminkan kemenangan logika kekuatan atas legitimasi internasional.
Ia juga menegaskan bahwa model Arab-Islam yang diusulkan Mesir merupakan “model terbaik” untuk pengelolaan Gaza, seraya menekankan bahwa persoalan senjata perlawanan tidak pernah menjadi agenda dalam pertemuan Sharm el-Sheikh.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Selasa pagi mengenai rancangan resolusi AS yang mendukung rencana Trump untuk Gaza. Rancangan tersebut mencakup pembentukan “Dewan Perdamaian” sebagai otoritas transisi bagi Jalur Gaza, yang secara teoritis akan berada di bawah Trump hingga akhir 2027.
Rancangan itu juga memberi mandat kepada negara anggota untuk membentuk “pasukan stabilisasi internasional sementara” yang akan bekerja berkoordinasi dengan Israel, Mesir, dan kepolisian Palestina yang baru dilatih, dengan tujuan mengamankan perbatasan dan melucuti senjata Gaza.
Hamdan memperingatkan bahwa rencana ini tidak menjamin berakhirnya perang, melainkan menciptakan “mekanisme baru” untuk memaksakan kontrol atas Gaza dengan legitimasi internasional. Ia menegaskan bahwa hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pendirian negara berdaulat tidak dapat dinegosiasikan di bawah tekanan atau pendudukan.
Dilansir dari berbagai sumber.
Sumber gambar: Pars Today
