Perwakilan tetap Republik Islam Iran untuk PBB pada Selasa, 13 Januari 2026, mengeluarkan pernyataan keras yang menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara aktif mendorong destabilisasi, menghasut kekerasan, serta mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Iran. Teheran mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera memenuhi tanggung jawabnya dengan mengutuk segala bentuk hasutan kekerasan dan ancaman penggunaan kekuatan oleh Washington. Dalam pernyataannya, Iran memperingatkan PBB agar memberikan peringatan serius kepada Amerika Serikat terhadap setiap “salah perhitungan” yang dapat memicu agresi militer, sembari menegaskan bahwa Washington dan rezim Israel bertanggung jawab penuh atas hilangnya nyawa warga sipil dalam kerusuhan yang terjadi belakangan ini.
Pernyataan diplomatik tersebut muncul menyusul unggahan Donald Trump di media sosial yang menghasut para perusuh untuk terus melakukan aksi anarkis dan mengambil alih institusi negara dengan janji bahwa “bantuan segera datang”. Menanggapi eskalasi retorika ini, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menekankan bahwa fokus internasional seharusnya tetap pada perlindungan hak-hak sah warga negara dan dukungan terhadap diplomasi sebagai jalur utama penyelesaian krisis. Dujarric juga mengungkapkan kekhawatiran organisasi tersebut atas penggunaan terminologi militer terkait situasi di Iran dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri demi menghindari eskalasi yang lebih luas. Meski demikian, PBB menyatakan belum memiliki rencana untuk mengevakuasi stafnya dari Teheran dan menjelaskan bahwa pembentukan tim investigasi internasional sepenuhnya merupakan wewenang badan legislatif PBB seperti Dewan Keamanan atau Dewan HAM, bukan keputusan sepihak Sekretaris Jenderal.
Di tingkat regional, laporan The Wall Street Journal pada Selasa mengungkapkan bahwa Arab Saudi, Qatar, dan Oman telah memberikan peringatan keras kepada pemerintahan Trump agar tidak melancarkan serangan militer terhadap Iran. Arab Saudi dikabarkan memimpin front diplomatik untuk meyakinkan Gedung Putih bahwa upaya penggulingan kekuasaan di Teheran hanya akan mengguncang pasar minyak global dan merusak ekonomi Amerika Serikat sendiri. Yang lebih krusial, Riyadh telah secara resmi mengonfirmasi kepada Teheran bahwa mereka tidak akan mengizinkan Amerika Serikat menggunakan wilayah udara Saudi untuk melakukan serangan apa pun terhadap wilayah Iran, demi mencegah wilayah Teluk terseret ke dalam pusaran konflik bersenjata yang destruktif.
Ketegangan semakin memuncak setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengancam akan menghalangi Iran membangun kembali program rudal balistiknya, sementara Gedung Putih terus memantau situasi dengan klaim bahwa semua opsi, termasuk serangan udara, tetap berada di atas meja. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, sempat menyatakan bahwa Trump tidak menghadiri pertemuan pejabat keamanan nasional pada Selasa pagi, namun terus memantau laporan mengenai jatuhnya korban jiwa di jalanan Teheran yang diklaim Trump sebagai akibat tindakan represif otoritas. Sebaliknya, otoritas Iran mengungkapkan bukti-bukti kuat bahwa elemen-elemen perusak yang menyusup ke dalam protes ekonomi terkait erat dengan entitas teroris dan kelompok separatis yang bekerja untuk kepentingan Mossad dan Amerika Serikat guna menciptakan kekacauan total di dalam negeri.
Hingga saat ini, meskipun situasi di beberapa kota besar seperti Mashhad mulai menunjukkan tanda-tanda normalisasi, kewaspadaan nasional tetap berada pada tingkat tertinggi. Iran menegaskan bahwa keterlibatan asing yang terang-terangan melalui hasutan siber dan dukungan lapangan merupakan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, dan Teheran akan merespons setiap tindakan bodoh yang mengancam kedaulatannya dengan kekuatan penuh.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: The Hindu
