Sejak Benjamin Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dua dekade lalu, terjadi tren meningkat dalam pemerintahannya untuk menempatkan sekutu dekat dan loyalis pada posisi-posisi kunci dalam negara. Netanyahu dan mitra koalisinya meyakini bahwa institusi negara dipenuhi oleh apa yang mereka sebut “negara dalam negara” (deep state)—sebuah jaringan pegawai dan lawan politik yang menghambat kebijakan mereka—dan oleh karena itu, menurut mereka, individu-individu ini harus dikendalikan atau dilewati.

Strategi yang diterapkan Netanyahu dan para menterinya bertujuan menundukkan sistem dengan menempatkan figur loyal di posisi senior dan membatasi kekuasaan “penjaga gerbang” yang dianggap menghalangi agenda mereka. Strategi ini tidak hanya terbatas pada pengangkatan pejabat, tetapi juga meliputi pengesahan undang-undang yang mengubah komposisi komite yang bertugas memilih pejabat-pejabat tersebut.

Sejak berkuasa secara berkelanjutan pada 2009, Netanyahu berupaya merongrong fondasi Israel, khususnya prinsip pemisahan kekuasaan, sehingga segala sesuatu menjadi tergantung secara pribadi kepadanya. Bahkan, ia mencoba merombak inti negara, yaitu sistem peradilan, dengan menargetkan Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.

Contohnya, Yariv Levin, Menteri Kehakiman, sejak menjabat di pemerintahan terakhir Netanyahu, berusaha merombak sistem peradilan secara besar-besaran. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengangkat 204 hakim dan panitera baru—hampir seperempat dari total hakim di Israel—banyak di antaranya dikenal karena kecenderungan religius konservatif dan kedekatannya dengan politikus sayap kanan. Gelombang pengangkatan ini mengubah komposisi pengadilan secara signifikan.

Levin juga berusaha memperluas kemampuan pemerintah untuk mengontrol pengangkatan pejabat di berbagai lembaga negara. Ia mendorong legislasi yang memungkinkan pemecatan segera pejabat senior saat terbentuknya pemerintahan baru, dengan dalih “mengakhiri situasi absurd di mana kebijakan menteri tidak dijalankan karena kurangnya kerja sama dari pejabat profesional.”

Bersama Netanyahu, Levin memimpin serangan luas terhadap independensi peradilan. Mereka mengusulkan paket reformasi yang mencakup perubahan komposisi komite pemilihan hakim dan penghapusan “argumen kewajaran” yang digunakan peradilan untuk meninjau keputusan pemerintah. Reformasi ini memicu protes besar pada 2023, yang sempat memperlambat beberapa perubahan, tetapi pada Maret 2025, Levin berhasil mengesahkan undang-undang yang merestrukturisasi komite pemilihan hakim, menghapus representasi Asosiasi Advokat, dan melemahkan pengaruh hakim Mahkamah Agung.

Selain itu, Levin berusaha melemahkan posisi Jaksa Agung Gali Baharov-Meara dengan mencoba menggantinya dengan orang yang lebih loyal. Meski belum berhasil, koalisi pemerintah terus berupaya mengurangi kewenangannya. Ketua Komite Konstitusi, Hukum, dan Keadilan Knesset, Simcha Rotman, memperkenalkan rancangan undang-undang untuk membagi tanggung jawab Jaksa Agung menjadi dua: memberi nasihat hukum kepada pemerintah dan menunjuk jaksa khusus untuk mengawasi Kantor Jaksa Negara.

Di Kementerian Pertahanan, Yisrael Katz, yang menjabat sejak akhir 2014, menegaskan bahwa kesetiaan militer harus terlebih dahulu kepada pimpinan politik. Ia memberlakukan larangan ketat bagi perwira untuk memberi pernyataan atau briefing ke media tanpa izin langsungnya. Katz juga terlibat perselisihan dengan Kepala Staf Eyal Zamir terkait promosi perwira senior, yang sempat menunda kenaikan pangkat beberapa komandan brigade yang berperan dalam ofensif Gaza.

Di kepolisian, politisasi jelas terlihat sejak Itamar Ben-Gvir menjabat Menteri Keamanan Nasional. Ia langsung merestrukturisasi pimpinan kepolisian dan menempatkan loyalis kanan ekstrem. Ben-Gvir bahkan menanyakan kesetiaan calon pejabat kepolisian secara langsung: “Apakah Anda akan loyal kepada saya?”

Bezalel Smotrich, tokoh kanan religius-nasionalis, memegang jabatan Menteri Keuangan sekaligus “menteri kedua” di Kementerian Pertahanan, bertanggung jawab atas Administrasi Sipil di Tepi Barat. Ia memanfaatkan posisi ini untuk mengonsolidasikan pengaruh melalui jaringan loyalis, mengalokasikan anggaran besar bagi pemukiman, sekolah agama, dan lembaga Torah di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, pendekatan Netanyahu adalah mengisi posisi strategis dan lembaga sensitif dengan orang-orang terpercaya dan loyal. Netanyahu sendiri adalah arsitek utama strategi ini. Sejak tuduhan korupsi terhadapnya, ia menyadari bahwa kelangsungan politiknya bergantung pada penggantian “penjaga gerbang” tradisional—yaitu peradilan, media, dan oposisi kuat—dengan orang yang menjamin kesetiaan mutlak atau setidaknya mencegah perlawanan.

Saat kembali berkuasa pada 2022, Netanyahu berupaya mengganti Kepala Staf Herzi Halevi, mantan kepala Shin Bet Ronen Bar, dan Jaksa Agung Gali Baharav-Meara, yang sebelumnya diangkat pemerintahan Lapid dan Bennett. Ia berhasil mengganti Halevi dan Bar, dan saat ini sedang berusaha dengan Meara.

Dalam bidang sipil, budaya, dan simbolik, Netanyahu juga menempatkan kroni. Contoh mencolok adalah upayanya menunjuk mantan Jenderal Effi Eitam sebagai kepala Yad Vashem, yang memicu kontroversi luas. Bahkan anaknya, Yair Netanyahu, dicalonkan memimpin Departemen Diaspora dan Media Organisasi Zionis Dunia dengan gaji setara menteri.

Situasi ini menunjukkan pemerintah Israel yang berbasis mayoritas tipis di parlemen, namun berusaha merombak struktur institusi dari dalam. Krisis politik dan sosial saat ini di Israel terkait erat dengan transformasi ini, termasuk demonstrasi besar pada 2023 menentang reformasi peradilan, yang mencerminkan kekhawatiran warga bahwa negara mereka bisa berubah menjadi sistem patronase, mirip negara Timur Tengah klasik.

Sumber berita: Al Mayadeen

Sumber gambar: Jerusalem Post