Harian The New York Times melaporkan pada Kamis bahwa puluhan ribu warga ultra-Ortodoks Israel berkumpul di Al-Quds yang diduduki untuk menentang rencana pemerintah yang bertujuan merekrut anggota komunitas mereka ke dalam dinas militer.

Aksi besar yang oleh penyelenggara disebut sebagai “pawai sejuta umat” itu dikemas sebagai doa bersama, namun secara luas dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya pemerintah mengakhiri kebijakan pengecualian wajib militer yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan memungkinkan para pelajar seminari ultra-Ortodoks untuk tidak mengikuti dinas militer.

Sebagian besar jalan raya utama yang menghubungkan Al-Quds dan Tel Aviv ditutup, sementara stasiun kereta di pintu barat kota juga dilaporkan ditutup akibat kemacetan besar-besaran.

Pengecualian tersebut pertama kali diperkenalkan pada 1948 oleh para pendiri “Israel” dengan tujuan menghidupkan kembali studi Taurat, dan kala itu hanya berlaku bagi beberapa ratus pelajar. Kini, komunitas Haredi—yang dalam bahasa Ibrani berarti “mereka yang gentar kepada Tuhan”—mencakup sedikitnya 15,6 persen dari populasi Yahudi Israel yang berjumlah sekitar tujuh juta jiwa. Puluhan ribu pria usia wajib militer dari kalangan ini tetap berada di luar dinas ketentaraan, padahal militer mengaku membutuhkan tambahan 12.000 prajurit untuk mempertahankan operasi di Gaza dan Lebanon.

Mahkamah Agung Israel tahun lalu memutuskan bahwa tidak ada dasar hukum untuk mempertahankan pengecualian tersebut, dan memerintahkan militer mulai merekrut laki-laki ultra-Ortodoks kecuali jika parlemen mengesahkan undang-undang baru. Saat ini, pemerintah tengah berupaya merumuskan rancangan undang-undang yang dapat memenuhi kebutuhan militer sekaligus menjaga kelangsungan koalisi ekstremis yang menopang kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Menurut laporan The New York Times, para pengkritik menilai rancangan itu tidak akan banyak mengubah keadaan, karena hanya menetapkan kuota rekrutmen yang rendah serta sanksi minimal bagi mereka yang menolak dinas militer. Para penentang Netanyahu berpendapat bahwa ketergantungan sang perdana menteri pada partai-partai ultra-Ortodoks membuatnya tak berdaya, mempertahankan sistem yang timpang dan membebani warga sekuler sambil melindungi Haredi.

Dari perspektif yang lebih luas, dorongan pemerintah untuk merekrut komunitas ultra-Ortodoks mencerminkan kelelahan yang semakin dalam di tubuh rezim Zionis. Setelah hampir dua tahun perang beruntun di Gaza dan Lebanon serta kegagalan berulang kali dalam menumpas perlawanan Palestina, “Israel” kini menghadapi krisis sumber daya manusia dan moral. Cita-cita lama tentang “tentara rakyat” yang menjadi tulang punggung proyek Zionis kian rapuh, memperlihatkan retakan dalam tubuh masyarakat antara kelompok sekuler dan religius.

Upaya merekrut kaum Haredi—yang secara historis menolak ikut serta dalam perang-perang Zionis—menandai titik keputusasaan bagi sebuah negara yang tengah berjuang mempertahankan perang kolonialnya. Apa yang dulu diagungkan sebagai persatuan dalam misi nasional kini berubah menjadi perpecahan dan keletihan internal, menandakan bahwa sistem kolonial pemukim itu mulai runtuh oleh kontradiksi yang diciptakannya sendiri. Ketika perang-perang Netanyahu terus berlarut tanpa kemenangan yang jelas di Gaza, langkah memperluas wajib militer tampak bukan sebagai tanda kekuatan, melainkan bukti kemunduran sebuah rezim yang terpaksa menoleh ke dalam negeri demi menopang perang tanpa akhir di luar perbatasannya.

Sumber berita: Al Mayadeen

Sumber gambar: New York Times