Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam dunia dengan tarif sebesar 25% untuk semua perdagangan dengan Amerika Serikat jika masih melanjutkan hubungan bisnis dengan Iran. Melalui pernyataan di media sosial Truth Social, ia menegaskan bahwa perintah ini bersifat final dan berlaku segera bagi negara mana pun yang masih menjalin hubungan dagang dengan Republik Islam tersebut. Langkah ini menandakan upaya baru untuk mengisolasi Iran secara ekonomi dengan menekan mitra globalnya agar memutuskan hubungan atau menghadapi konsekuensi finansial yang berat.
Selain tekanan ekonomi, Washington juga mengancam akan melakukan aksi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran. Trump sesumbar memiliki berbagai opsi penghancur dan memperingatkan bahwa Iran akan dipukul pada tingkat yang “tidak akan mereka percayai.” Di sisi lain, Iran secara konsisten mengedepankan diplomasi dan dialog untuk menghindari konflik regional, namun Amerika Serikat terus mengabaikan saluran komunikasi tersebut dan lebih memilih pendekatan agresi.
Di dalam negeri, para pembuat kebijakan di Amerika Serikat menyuarakan penolakan dan keraguan apakah aksi militer terhadap Iran benar-benar melayani kepentingan Washington. Kekhawatiran juga muncul dari kalangan militer yang memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa menjadi bumerang, baik dengan memicu dukungan publik terhadap pemerintah Iran maupun memicu serangan balasan terhadap pasukan dan fasilitas diplomatik Amerika Serikat di kawasan. Laporan The New York Times menyebutkan bahwa komandan senior militer lebih memilih tambahan waktu untuk memperkuat pertahanan dan memposisikan ulang aset mereka.
Ketegangan ini memuncak saat Iran sedang menghadapi krisis internal berupa kerusuhan bersenjata yang dihasut oleh pihak asing. Pejabat Iran dengan tegas menolak narasi Amerika Serikat dan Israel yang menggambarkan kerusuhan tersebut sebagai pemberontakan spontan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan bahwa mereka yang menyulut kekerasan akan menghadapi konsekuensi, seraya menuding bahwa protes ekonomi telah dibajak secara sengaja oleh kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir. Teheran juga telah mengajukan surat protes resmi ke PBB, menuduh Amerika Serikat dan Israel melakukan tindakan melanggar hukum, termasuk perang psikologis dan koordinasi dengan kelompok penyabot.
Media Israel, termasuk Maariv, melaporkan bahwa Amerika Serikat berupaya melakukan serangan siber dan psikologis untuk mendorong warga Iran turun ke jalan serta menargetkan lembaga negara. Sementara itu, tiga sumber Israel mengungkapkan kepada AFP bahwa Israel telah menaikkan tingkat siaga ke posisi tertinggi untuk mengantisipasi aksi militer Amerika Serikat di Iran. Trump dijadwalkan bertemu dengan pejabat senior administrasinya pada Selasa, 13 Januari 2026, termasuk Sekretaris Negara Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, guna membahas opsi lebih lanjut seperti serangan siber terselubung atau serangan militer terbatas.
Menanggapi situasi ini, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan Amerika Serikat aktif menghasut kekacauan, namun ia menegaskan bahwa rakyat Iran kini lebih bersatu dari sebelumnya dalam mendukung tanah air mereka. Pada Senin, 12 Januari 2026, jutaan orang di seluruh Iran turun ke jalan dalam aksi protes besar-besaran untuk mengecam kerusuhan bersenjata dan menegaskan dukungan terhadap Republik Islam. Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa demonstrasi yang meluas hingga ke berbagai provinsi tersebut menyuarakan penolakan tegas terhadap campur tangan asing dan menekankan solidaritas nasional sebagai jawaban atas ancaman dari Amerika Serikat dan Israel.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: BBC
