Delegasi Hamas dilaporkan tengah mengadakan pembicaraan intensif dengan kepemimpinan Mesir di Kairo guna menuntaskan fase pertama kesepakatan pengakhiran agresi di Gaza, termasuk pembahasan mendesak mengenai pembukaan kembali perbatasan Rafah. Di saat yang sama, delegasi faksi-faksi Palestina lainnya juga bertemu dengan pejabat Mesir untuk mempercepat transisi ke fase kedua dari rencana 20 poin Donald Trump. Fase ini mencakup pembentukan komite administratif teknokratis dan penarikan penuh pasukan penjajah dari Jalur Gaza. Meski demikian, rencana Trump tersebut menghadapi hambatan besar karena penolakan keras dari entitas penjajah terkait penarikan pasukan dan proses rekonstruksi, serta masalah pendanaan yang belum terselesaikan. Banyak analis Barat dan pejabat Israel bahkan mengkritik rencana tersebut karena dianggap terputus dari realitas politik dan keamanan di lapangan, namun Hamas menegaskan keputusan bulatnya untuk membubarkan badan pemerintahan saat ini dan menyerahkan pengelolaan sektor kepada komite teknokratis demi kepentingan rakyat.
Kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza sendiri kian memburuk dari hari ke hari, menjadi saksi bisu kegagalan komunitas internasional dalam menyelamatkan jutaan orang yang menderita akibat kelaparan, penyakit, dan cuaca dingin yang ekstrem. Kementerian Kesehatan di Gaza mengonfirmasi bahwa jumlah anak yang tewas akibat suhu dingin yang membeku kini telah meningkat menjadi tujuh jiwa, sementara lebih dari 24 warga sipil tewas akibat runtuhnya rumah-rumah mereka. Otoritas kesehatan memperingatkan bahwa Israel sedang menerapkan kebijakan pembunuhan lambat dan kelaparan yang disengaja, di mana pasokan medis kian menipis dan izin masuk untuk obat-obatan esensial terus dipersulit. Hamas juga mengeluarkan peringatan keras mengenai bencana yang semakin hebat seiring meningkatnya intensitas badai dan angin kencang yang mulai mencabut tenda-tenda pengungsi, meninggalkan mereka tanpa perlindungan di tengah musim dingin yang mematikan.
Di tengah penderitaan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengambil langkah berani dengan mengancam akan menyeret Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) jika negara tersebut tidak mencabut undang-undang yang membatasi kerja UNRWA serta mengembalikan aset dan properti yang disita. Dalam surat tegasnya kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Guterres menyatakan bahwa PBB tidak dapat tinggal diam terhadap tindakan Israel di Yerusalem Timur yang bertentangan langsung dengan hukum internasional. Langkah ini merupakan eskalasi diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah Knesset melarang operasional UNRWA serta memutus aliran listrik dan air ke fasilitas mereka. Guterres menegaskan bahwa tindakan Israel terhadap badan pengungsi tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional yang harus segera dibatalkan tanpa penundaan.
Menanggapi tekanan diplomatik tersebut, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon secara terbuka menolak peringatan Guterres. Ia menyatakan bahwa pihak penjajah tidak merasa terganggu dengan ancaman Sekretaris Jenderal dan menuduh Guterres lebih memilih membela organisasi yang diklaimnya terlibat dalam terorisme daripada menghadapi bukti keterlibatan staf UNRWA dalam aksi perlawanan. Penolakan keras ini menunjukkan semakin dalamnya keretakan antara Israel dan badan internasional tersebut, di saat rakyat Gaza sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh UNRWA untuk bertahan hidup dari bencana kelaparan dan cuaca dingin yang terus mengancam.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: CGTN
