Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerukan agar Israel membatalkan setiap rencana untuk mencaplok wilayah di Tepi Barat. Dalam kunjungannya ke Yordania pada Sabtu, 6 Desember 2025, Merz menegaskan bahwa jalur menuju pembentukan negara Palestina tidak boleh diganggu oleh langkah apa pun yang mengarah pada aneksasi. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada langkah simbolis, politik, pembangunan, ataupun tindakan lain yang mengarah pada pencaplokan wilayah.
Merz kembali menegaskan komitmennya pada solusi dua negara di Timur Tengah. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam percakapan teleponnya dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, ia menyampaikan dukungannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyelesaikan konflik di kawasan, sekaligus mendorong Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diperlukan.
Di Gaza, kepala biro politik Hamas di Jalur Gaza, Khalil al-Hayya, menyatakan pada Sabtu, 6 Desember 2025, bahwa gerakannya siap menyerahkan senjata kepada “negara” yang akan memerintah Gaza di masa depan, dengan syarat pendudukan Israel berakhir. Ia menjelaskan bahwa senjata Hamas terkait langsung dengan keberadaan pendudukan dan agresi. Jika pendudukan berakhir, senjata itu akan dialihkan kepada negara. Kantornya menjelaskan kepada sebuah kantor berita Barat bahwa yang dimaksud dengan “negara” adalah negara Palestina berdaulat di masa depan.
Al-Hayya menambahkan bahwa isu senjata masih dibahas bersama faksi-faksi Palestina dan para mediator, dan kesepakatannya masih pada tahap awal. Ia menyebut Hamas menerima opsi pengerahan pasukan PBB sebagai pasukan pemisah dan pemantau perbatasan serta pelaksanaan gencatan senjata di Gaza.
Sejak penandatanganan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada 13 Oktober, Hamas telah menyerahkan tahanan Israel yang masih hidup serta sejumlah jenazah, sementara Israel membebaskan sekitar dua ribu tahanan Palestina dan menyerahkan jenazah beberapa tahanan lainnya.
Sementara itu, Konferensi Ikrar Yerusalem di Istanbul berakhir dengan partisipasi para pemikir, politisi, dan ulama dari berbagai negara. Para peserta menekankan sentralitas isu Yerusalem dan pentingnya persatuan rakyat dalam menghadapi genosida yang terus berlangsung di Gaza. Konferensi tersebut menghasilkan tiga ikrar utama: kriminalisasi genosida, penolakan normalisasi dengan Israel, dan pembaruan komitmen terhadap Yerusalem.
Konferensi yang digelar di Istanbul itu digambarkan sebagai upaya memperbarui tekad umat dalam menghadapi upaya penghapusan dan pemusnahan, pada saat Yerusalem tak lagi sekadar isu politik, melainkan simbol persatuan rakyat di tengah ancaman eksistensial. Para penyelenggara menilai konferensi ini merupakan kelanjutan historis dari berbagai pertemuan internasional pendukung Yerusalem sejak awal abad lalu.
Ketua Majelis Organisasi Dukungan Yerusalem, Meytham Amroudi, mengatakan kepada Al-Alam TV bahwa perjuangan melawan ketidakadilan hanya dapat dilakukan melalui dua jalur: persatuan seluruh bangsa dan penggunaan bahasa dialog yang sama di antara masyarakat dunia. Ia menekankan bahwa setelah 15 tahun, pertemuan semacam ini kembali penting untuk menyatukan kehendak, terlebih karena para peserta berasal dari berbagai agama dan mazhab—Sunni, Syiah, Kristen, dan Yahudi—yang hadir dengan keyakinan pada persatuan bangsa-bangsa.
Kepala Arus Arab–Lebanon, Shaker Al-Barjawi, menyatakan kepada Al-Alam TV bahwa partisipasinya bertujuan menegaskan posisi mereka sebagai bagian dari perlawanan menghadapi apa yang ia sebut pendudukan Zionis-Amerika. Ia menilai konferensi-konferensi semacam ini muncul sebagai konsekuensi alami dari gelombang kemanusiaan, Arab, dan Islam yang menentang kekejaman setelah serangkaian pembantaian yang terjadi.
Konferensi itu ditutup dengan tiga keputusan utama: era kriminalisasi genosida dan penuntutan terhadap para pelakunya untuk menggerakkan upaya hukum dan gerakan rakyat; era penolakan normalisasi sebagai sikap pemersatu yang mencerminkan meningkatnya penolakan publik terhadap hubungan dengan Israel; serta ikrar Yerusalem sebagai komitmen ketiga. Penyelenggara menegaskan bahwa ketiga dokumen tersebut bukan sekadar pernyataan simbolis, melainkan instrumen kerja untuk membangun blok rakyat global dalam menekan secara politik dan hukum, pada saat demonstrasi di berbagai belahan dunia semakin meluas menolak genosida di Gaza.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: TRT World
