ertemuan Partai Politik dan Tokoh Nasional Lebanon dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis, 18 Desember 2025, mengecam berlanjutnya serangan Israel terhadap wilayah selatan Lebanon. Mereka juga mengutuk tekanan Israel yang menyertai serangan tersebut, yang bertujuan memaksa Tentara Lebanon melakukan penggeledahan rumah-rumah warga di selatan Sungai Litani. Tekanan itu dilakukan dengan dalih bahwa kelompok perlawanan beroperasi dari dalam kawasan sipil untuk membangun kembali kemampuannya. Pertemuan tersebut menilai langkah itu sebagai pelanggaran terang-terangan dan berkelanjutan terhadap perjanjian gencatan senjata dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang berlangsung dengan perlindungan dan dukungan penuh dari Amerika Serikat.
Dalam pernyataannya, forum tersebut menegaskan bahwa tujuan Israel di balik serangan dan tekanan terhadap warga Lebanon selatan adalah memicu benturan internal antara Tentara Lebanon, rakyat, dan perlawanan. Mereka menilai strategi ini ditempuh setelah berbagai tekanan militer, politik, dan ekonomi gagal mewujudkan rencana Israel dan Amerika Serikat untuk melucuti senjata perlawanan, memaksakan penyerahan Lebanon, serta menyeret negara itu ke arah normalisasi hubungan dengan Israel, yang pada akhirnya akan menempatkan Lebanon di bawah hegemoni penuh Israel-Amerika.
Pertemuan itu juga menekankan bahwa situasi ini terjadi meskipun Lebanon dan pihak perlawanan telah berkomitmen pada seluruh ketentuan perjanjian penghentian permusuhan, yang penerapannya terbatas di wilayah selatan Sungai Litani. Sebaliknya, Israel justru disebut menghambat penyelesaian pengerahan Tentara Lebanon hingga ke perbatasan internasional, karena menolak menarik pasukannya dari wilayah Lebanon dan terus melancarkan serangan, bertentangan dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati.
Forum tersebut mencatat bahwa pimpinan Tentara Lebanon menyadari adanya jebakan Israel dan tengah berupaya menggagalkan tujuan-tujuan tersebut. Mereka kembali menegaskan komitmen terhadap hak Lebanon untuk melawan pendudukan Israel sebagai hak yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Taif serta berbagai piagam dan hukum internasional. Pertemuan itu juga menyatakan penolakan tegas terhadap segala bentuk proyek penyerahan diri dan normalisasi dengan Israel, seraya memperingatkan agar tidak mengulangi kesepakatan yang serupa dengan Perjanjian 17 Mei, yang mereka sebut sebagai perjanjian kehinaan dan aib, dan yang runtuh akibat perlawanan serta kebangkitan rakyat.
Selain isu keamanan, pertemuan tersebut menyerukan kepada pemerintah Lebanon agar memberikan perhatian serius pada persoalan sosial, kebutuhan vital, dan layanan publik yang menjadi tuntutan rakyat. Mereka mempertanyakan apa saja langkah konkret yang telah dicapai pemerintah sejak mengambil alih kekuasaan dalam menangani krisis berkepanjangan yang dialami warga Lebanon, terutama krisis listrik yang membebani perekonomian nasional dan keuangan masyarakat, serta krisis gaji yang menimpa para kontraktor, guru, dan pensiunan, yang semakin terhimpit akibat turunnya upah dan melemahnya daya beli.
Sumber berita: Al-Manar
Sumber gambar: Al Arabiya
