Iran menegaskan bahwa negara itu akan tetap melanjutkan program nuklir damainya, meskipun fasilitas-fasilitasnya dibombardir selama perang 12 hari melawan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi mengatakan kepada Kantor Berita Kyodo bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, mengingat fasilitas yang diserang berada di bawah pengawasan penuh Badan Energi Atom Internasional. Ia menyebut serangan itu sebagai salah satu pelanggaran paling serius yang pernah terjadi terhadap sebuah program nuklir sipil.
Dalam wawancara yang sama, Araqchi membahas hubungan Iran–Jepang yang ia gambarkan sebagai hubungan lama yang selalu didasari rasa saling menghormati dan kepentingan bersama. Menurutnya, tidak ada masalah dalam hubungan kedua negara, dan hambatan utama justru berasal dari tekanan eksternal, terutama dari Amerika Serikat. Ia menyebut Jepang sebagai salah satu negara paling dihormati di Iran, dan bahwa kerja sama teknologi—mulai dari industri otomotif hingga sektor industri lain—telah lama mengandalkan kualitas Jepang. Ia menambahkan bahwa setelah perjanjian nuklir 2015, Jepang adalah negara pertama yang memulihkan hubungan ekonomi dengan Iran, dan ia yakin hubungan itu bisa kembali normal dengan cepat begitu sanksi dicabut.
Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, mengungkapkan bahwa Iran telah menyebabkan kerusakan besar terhadap infrastruktur Israel selama perang 12 hari tersebut, dan hanya sebagian kecil dari dampak itu yang dipublikasikan. Ia mengatakan bahwa Israel dengan sengaja mencegah pengungkapan kerusakan sebenarnya akibat serangan rudal Iran. Gharibabadi menegaskan bahwa ukuran kehancuran atau jumlah korban bukanlah ukuran kemenangan; yang menentukan adalah apakah sebuah pihak mencapai tujuan strategisnya. Ia menilai Israel gagal total mencapai tujuan itu dan mengalami kekalahan memalukan.
Gharibabadi juga menjelaskan bahwa Iran tidak melakukan agresi, namun ketika menjadi korban serangan, Iran berhak melakukan pembalasan sesuai Pasal 51 Piagam PBB tentang hak bela diri. Menurutnya, Iran tidak lagi membatasi diri pada tindakan defensif belaka ketika menghadapi agresi langsung, dan bahwa kemampuan Iran untuk menembus berbagai sistem pencegat misil yang disiapkan Israel menunjukkan keunggulan teknologi dan strategi Iran.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Pilot Aziz Nasirzadeh, dalam pidatonya pada peringatan Hari Mahasiswa. Ia menyebut bahwa kemampuan militer dan ilmiah Iran selama perang 12 hari itu membuat Israel terpaksa meminta gencatan senjata—sesuatu yang tidak akan dilakukan Israel kecuali dalam keadaan terpojok. Ia menggambarkan perilaku Amerika Serikat sebagai kelanjutan dari sifat hegemonik yang terbentuk setelah Perang Dunia II, sementara Iran, menurutnya, adalah negara yang secara historis menolak dominasi asing.
Nasirzadeh menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam perkembangan ilmiah dan intelektual negara, serta kewaspadaan terhadap dua arus pemikiran: glorifikasi berlebihan terhadap Barat, dan kebalikannya, yaitu keyakinan pada kemampuan lokal dan kemandirian. Ia meminta mahasiswa untuk tidak terjebak dalam emosi atau propaganda, tetapi mengkaji setiap persoalan secara ilmiah, kritis, dan rasional. Ia menegaskan bahwa musuh berupaya mengaburkan identitas universitas Iran, dan bahwa mahasiswa harus berperan sebagai kalangan yang mencerahkan masyarakat dan menjaga arah utama wacana nasional.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Press TV
