Krisis yang kini melanda Sudan, jika dilihat di permukaan, dapat diringkas sebagai berikut: Gelombang kekacauan yang meletus pada 15 April 2023 dipicu oleh runtuhnya sistem transisi yang dibentuk setelah kejatuhan rezim Omar al-Bashir, yang dipimpin bersama oleh Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) serta sejumlah kekuatan sipil. Pemicu langsung keruntuhan ini adalah penolakan RSF, di bawah pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti), terhadap klausul integrasi pasukannya ke dalam militer dalam batas waktu maksimal dua tahun sebagaimana tertuang dalam perjanjian 2022. Hemeti menuntut agar tenggat itu diperpanjang hingga sepuluh tahun, dan perundingan pun menemui jalan buntu. Kedua pihak kemudian menempatkan ulang pasukan mereka di seluruh Khartoum, memicu perang saudara berskala penuh pada 2023 yang menyaksikan kekejaman mengerikan terhadap warga sipil. Titik terburuknya terjadi ketika RSF memasuki El Fasher, ibu kota Darfur, beberapa hari lalu dan melakukan pembantaian besar-besaran, memunculkan kembali bayangan perpecahan Sudan yang tersisa.
Di balik gambaran permukaan tersebut, para pengamat Sudan menegaskan bahwa krisis ini tidak dapat dipahami tanpa mengakui besarnya intervensi asing. Kekayaan mineral Sudan, posisi strategisnya di Laut Merah, serta rapuhnya negara telah menjadikannya arena terbuka bagi aktor regional dan internasional. Menurut laporan media Barat, sebuah negara Teluk dituduh mendukung RSF dengan uang dan senjata, memanfaatkan jaringan penyelundupan emas melalui Darfur dan Libya. Dukungan ini memperkuat posisi Hemeti dan menciptakan realitas paralel yang melemahkan negara serta mengancam persatuannya.
Tidak ada analisis mengenai malapetaka yang menimpa Sudan—baik sebelum maupun sesudah pemisahan Sudan Selatan hingga pecahnya perang saudara saat ini—yang lengkap tanpa menyebut Israel sebagai salah satu faktor utama. Sudan telah berubah menjadi arena perebutan pengaruh regional dan internasional, terutama terkait air dan geopolitik di Lembah Nil. Dengan ekspansi RSF yang terus berlanjut dan keberhasilannya menguasai sebagian besar Darfur hingga El Fasher, semakin jelas bahwa kekuatan ini tidak bergerak tanpa dukungan eksternal yang besar, dan bahwa Israel memiliki peran tersembunyi dalam mendorong perkembangan ini, sejalan dengan strateginya untuk menekan suplai air Mesir dan menguasai titik-titik utama aliran Sungai Nil.
Penguasaan sumber air selalu menjadi pilar doktrin strategis Israel sejak berdirinya negara itu. Sejak 1950-an, Tel Aviv menerapkan apa yang mereka sebut “rencana pengendalian air regional,” yang bertujuan menguasai air Sungai Yordan dan Yarmouk di Palestina, Suriah, serta Lebanon, dan kemudian memperluas ambisinya hingga Sungai Nil. Beragam sumber, termasuk dokumen Kementerian Luar Negeri Israel dan penelitian dari Institute for National Planning di Tel Aviv, menyebut bahwa Israel pernah mengkaji upaya mengalirkan sebagian air Nil ke Gurun Negev melalui Semenanjung Sinai.
Seorang penulis urusan Sudan menilai bahwa teks yang paling mencerminkan kebijakan Israel terhadap Sudan dirangkum dalam pernyataan terkenal David Ben-Gurion: “Kita bangsa kecil dengan kemampuan terbatas, dan keterbatasan ini harus diperkecil dengan mengetahui titik-titik kelemahan musuh-musuh kita dari negara-negara Arab, terutama hubungan antar kelompok etnis dan sektarian serta minoritas, agar titik-titik ini dapat dibesarkan hingga menjadi dilema yang sulit diselesaikan.” Pernyataan inilah yang menjadi dasar pendekatan Israel dalam menghadapi negara-negara Arab, dari mana lahir teori memanjangkan atau memotong “anggota tubuh” negara-negara Arab jika diperlukan, seperti yang terjadi pada Sudan Selatan.
Teori tersebut bertumpu pada penciptaan kekacauan di pinggiran negara-negara Arab, baik melalui eksploitasi perbedaan etnis maupun pengobaran konflik perbatasan, demi memastikan negara-negara itu sibuk dengan dirinya sendiri sehingga militer mereka tidak menjadi penopang bagi negara-negara perlawanan yang memerangi Israel.
Sejak 1990-an, Israel meningkatkan aktivitasnya di Uganda, Kenya, Ethiopia, dan Eritrea dengan kedok bantuan “teknis dan pertanian,” namun pada kenyataannya membangun jaringan intelijen dan pengaruh ekonomi yang dalam. Menurut laporan intelijen Barat dan Afrika, para ahli dan insinyur Israel terlibat memberikan dukungan teknis bagi pembangunan Bendungan Renaissance Ethiopia (GERD), yang dianggap Kairo sebagai ancaman langsung terhadap keamanan airnya. Langkah ini hanyalah bagian dari rencana lebih besar untuk memindahkan titik konflik air dari hulu Sungai Nil ke jantung Afrika, yakni Sudan, yang menjadi jalur utama aliran air menuju Mesir.
Dalam kondisi genting seperti yang dihadapi Sudan saat ini, para pengamat jarang berbicara mengenai skenario optimis. Hampir semua gambaran yang muncul bernada pesimistis bagi negara besar Arab dan Islam tersebut. Salah satu skenario yang diperkirakan dalam waktu dekat adalah munculnya entitas terpisah di Sudan bagian barat di bawah kendali RSF. Entitas ini tak perlu deklarasi resmi atau pengakuan internasional untuk berfungsi; kontrol de facto atas wilayah, penduduk, dan sumber pendanaan sudah cukup. Ini akan semakin memecah Sudan yang telah lama terpecah. Penyebab utamanya, menurut para analis tersebut, adalah peran destruktif Israel—yang didorong terutama oleh Amerika Serikat, diperkuat oleh keterlibatan sebagian negara Arab, dan diperparah oleh kelemahan serta ketidakpedulian negara Arab lainnya.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Middle East Eye
