Ajudan militer Gerakan al-Nujaba Irak, Abdul Qadir al-Karbalai, melontarkan peringatan keras pada Minggu, 5 April 2026, bahwa seluruh kepentingan dan pangkalan militer Amerika Serikat akan menjadi target serangan mulai fajar Selasa esok. Al-Karbalai menegaskan bahwa kekuatan infrastruktur energi Amerika Serikat di kawasan merupakan target sah dan tidak ada lagi “garis merah” yang membatasi operasi militer mereka. Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas ancaman terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menggertak akan mengebom jembatan dan stasiun pembangkit listrik di dalam wilayah Iran pada Selasa, 7 April 2026, jika Selat Hormuz tidak segera dibuka. Melalui platform Truth Social, Donald Trump sesumbar bahwa hari Selasa akan menjadi “hari penghancuran massal” bagi infrastruktur sipil Iran.
Senada dengan al-Nujaba, Sekretaris Jenderal Brigade Hizbullah Irak, Ahmed al-Hamidawi, pada Senin, 6 April 2026, bersumpah akan menargetkan seluruh platform minyak dan gas di kawasan jika Amerika Serikat mencoba membuka Selat Hormuz dengan kekerasan. Al-Hamidawi memperingatkan bahwa musuh tidak akan menemukan satu pun anjungan minyak yang tersisa jika mereka memaksakan kehendak. Ia menegaskan bahwa persamaan perang saat ini sudah sangat jelas bagi Teheran dan sekutunya: keamanan untuk semua atau tidak ada keamanan bagi siapa pun. Ketegasan ini menunjukkan soliditas poros perlawanan di bawah arahan strategis Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei dalam menghadapi ancaman terorisme ekonomi dan militer Washington.
Di sisi diplomatik, media massa The Wall Street Journal melaporkan bahwa para pejabat Iran menolak mentah-mentah proposal kompromi untuk membuka Selat Hormuz dengan imbalan gencatan senjata sementara. Meskipun mediator dari Turki, Mesir, dan Pakistan terus berupaya mendorong Iran ke meja perundingan dengan utusan Donald Trump, Steve Wittkopf, upaya tersebut hingga Minggu, belum membuahkan hasil. Iran tetap pada pendiriannya untuk tidak berkompromi terhadap kedaulatan nasional. Sementara itu, Qatar dilaporkan menyatakan keberatan untuk mengambil peran sebagai mediator utama, meski Turki dan Mesir terus mencari lokasi alternatif seperti Istanbul untuk memecah kebuntuan diplomatik tersebut.
Ancaman Donald Trump untuk menyerang fasilitas publik Iran juga memicu kecaman keras dari dunia internasional. Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, menyebut ancaman pengeboman jembatan dan pembangkit listrik tersebut sebagai hal yang “menjijikkan” dan berpotensi menjadi gelombang kejahatan perang massal. Callamard memperingatkan bahwa warga sipil Iran akan menjadi pihak yang paling menderita akibat hilangnya akses listrik, pemanas, dan air bersih, serta terhambatnya jalur evakuasi akibat hancurnya jembatan. Ia menekankan bahwa tindakan yang direncanakan oleh Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Türkiye


