Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengumumkan pembentukan sebuah badan yang dinamakan Dewan Perdamaian untuk mengelola wilayah Gaza, namun struktur dan komposisi dewan ini menunjukkan sebuah bentuk pendudukan gaya baru yang sangat mencolok. Dewan ini dipimpin langsung oleh Donald Trump dan beranggotakan figur-figur yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung proyek ekspansi Zionis secara terbuka. Meskipun terdapat keterlibatan formal dari pejabat Arab dan Turki dalam dewan eksekutif kehormatan, peran mereka sangat terbatas dan hanya berfungsi untuk melegitimasi kebijakan Amerika tanpa memiliki kekuasaan eksekutif yang nyata. Bahkan, penolakan pihak Israel terhadap keterlibatan Turki dalam dewan ini dipandang sebagai sebuah sandiwara politik yang murah untuk memberikan kesan adanya perbedaan pendapat antara Washington dan Tel Aviv, padahal seluruh konspirasi ini telah dikoordinasikan secara penuh sejak minggu-minggu pertama pecahnya konflik Al-Aqsa Flood.
Pengumuman ini menandai dimulainya apa yang disebut sebagai fase kedua, sebuah tahapan yang dipaksakan tanpa adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang berkonflik, terutama faksi perlawanan Palestina. Dalam rencana ini, Amerika Serikat menuntut pelucutan senjata total terhadap kelompok perlawanan Gaza sebelum adanya komitmen penarikan pasukan Israel atau janji pembukaan blokade bantuan kemanusiaan yang saat ini masih sangat minim. Untuk mengamankan kendali di lapangan, dibentuk pula pasukan pendudukan militer dengan nama Pasukan Stabilisasi Internasional yang dipimpin oleh seorang jenderal Amerika bernama Jasper Jeffers. Pasukan ini dirancang untuk berhadapan langsung dengan faksi perlawanan di Gaza dengan dalih pelucutan senjata, sekaligus untuk mengalihkan beban biaya militer dari tentara Amerika dan Israel kepada pasukan internasional di bawah payung resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah disiapkan secara kolusif.
Di balik narasi rekonstruksi yang dikaitkan dengan perluasan Abraham Accords, rencana ini membawa misi ekonomi dan demografi yang sangat ekstrem melalui proyek Gaza Riviera. Tokoh-tokoh kunci dalam dewan ini seperti Jared Kushner dan Steve Witkopf telah secara terbuka mendiskusikan potensi nilai komersial dari tepi laut Gaza dan menyarankan pengosongan populasi asli melalui pemindahan ke wilayah lain agar wilayah tersebut dapat dibersihkan untuk pengembangan real estat mewah. Tony Blair bertindak sebagai arsitek teknis di balik pembentukan otoritas transisi ini, di mana biaya operasionalnya akan dibebankan kepada negara-negara Teluk. Rencana ini juga melibatkan tokoh finansial seperti Mark Rowan, CEO Apollo Global Management, dan Ajay Banga dari Bank Dunia, yang memiliki rekam jejak kuat dalam mendukung stabilitas ekonomi Zionis di kancah internasional.
Upaya pengusiran warga Gaza ini juga terlihat dari pergerakan diplomatik yang mencurigakan di kawasan Tanduk Afrika, di mana terdapat pembicaraan mengenai pengakuan terhadap Somaliland sebagai tempat penampungan bagi warga Palestina yang terusir. Donald Trump bahkan menawarkan diri untuk memediasi konflik Bendungan Renaissance antara Mesir dan Ethiopia, yang diduga kuat merupakan alat penekan terhadap Mesir agar memfasilitasi skema pemisahan wilayah dan pemindahan penduduk tersebut. Selain itu, keterlibatan figur seperti Robert Gabriel, Aryeh Lightstone, dan Josh Greenbaum sebagai penasihat senior memastikan bahwa kebijakan Amerika tetap searah dengan gerakan sayap kanan di Israel yang menginginkan kedaulatan penuh atas wilayah Palestina.
Secara keseluruhan, pembentukan dewan ini bukan bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil, melainkan sebuah proyek kolonialisasi modern yang bertujuan mengubah Gaza menjadi pusat ekonomi di bawah kendali penuh Amerika-Zionis. Dengan menempatkan Nikolay Mladenov sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza, Amerika berupaya memastikan kontrol ketat atas dana rekonstruksi yang akan digunakan sebagai alat pemerasan untuk memaksa rakyat Palestina tunduk pada rencana tersebut. Hal ini menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil oleh dewan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menghapus kehadiran politik rakyat Palestina dan menjadikan Israel sebagai pusat gravitasi keamanan serta ekonomi tunggal di kawasan Timur Tengah sesuai dengan visi Abraham Accords.
Sumber opini: Al-Alam
Sumber gambar: Politico
