Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan keras pada Rabu malam, 7 Januari 2026, yang mengutuk pernyataan intervensionis dan menyesatkan dari para pejabat Amerika Serikat terkait perkembangan internal di negara tersebut. Kemenlu Iran menyebut pernyataan tersebut sebagai bukti nyata permusuhan berkelanjutan pemerintah AS terhadap rakyat Iran. Menurut Tehran, posisi Washington bukanlah bentuk simpati, melainkan bagian dari kebijakan “tekanan maksimum” yang bertujuan menghasut kekerasan, terorisme, serta menciptakan kekacauan dan ketidamanan di Iran.
Dalam pernyataannya, Republik Islam Iran menegaskan hak warga negara untuk melakukan protes damai sesuai konstitusi dan menyatakan komitmennya untuk menangani tuntutan sah rakyat dalam kerangka hukum. Namun, Kemenlu Iran menekankan bahwa sebagian besar masalah ekonomi saat ini berakar pada perang ekonomi dan finansial komprehensif yang dilancarkan AS melalui sanksi ilegal. Pernyataan tersebut juga menyoroti bahwa tindakan AS tidak hanya terbatas pada perang ekonomi, tetapi juga mencakup perang psikologis dan kampanye disinformasi media yang melanggar Piagam PBB dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.
Eskalasi ini semakin meruncing setelah Senator Republik garis keras, Lindsey Graham, melontarkan ancaman kontroversial dalam wawancaranya dengan jaringan Fox News. Graham memperingatkan bahwa penindakan keras yang terus berlanjut terhadap pengunjuk rasa dapat mendorong Presiden Donald Trump untuk mengambil tindakan militer langsung, bahkan mengancam akan “membunuh” jajaran pimpinan tertinggi Iran. Ancaman ini sejalan dengan pernyataan Trump sebelumnya yang menyebut posisi AS sudah dalam keadaan “siaga penuh” untuk merespons situasi di Iran.
Menanggapi ancaman dari Washington dan Tel Aviv, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Seyyed Abdolrahim Mousavi, memberikan peringatan tegas bahwa Amerika Serikat dan entitas Zionis akan menerima pukulan telak jika tidak mengubah perilaku mereka terhadap rakyat Iran. Ia menegaskan bahwa pihak asing tidak akan diizinkan mencampuri urusan protes domestik. Sementara itu, Duta Besar tetap Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, mengecam simpati AS sebagai sikap “munafik” dan menyebutnya sebagai “air mata buaya”, mengingat rekam jejak AS dalam mendukung serangan terhadap infrastruktur sipil Iran.
Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengambil pendekatan yang lebih moderat di tingkat domestik dengan mengakui hak warga untuk memprotes dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk berdialog. Pezeshkian mengakui adanya “kesalahan” pemerintah yang memicu ketidakpuasan, namun tetap bersikap tegas terhadap intervensi asing yang menurutnya hanya bertujuan untuk merusak kedaulatan, kemerdekaan, dan martabat nasional Iran.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Times of Israel
