Pemerintahan Amerika Serikat secara resmi memperluas ambisinya terhadap sumber daya energi Venezuela dengan mengumumkan kontrol langsung atas seluruh pendapatan minyak negara tersebut. Wakil Presiden AS, J.D. Vance, dalam wawancara dengan Fox News menegaskan bahwa Washington hanya akan mengizinkan Venezuela menjual minyak jika pemerintah di Caracas berkomitmen untuk melayani “kepentingan nasional AS”. Vance menyatakan bahwa negaranya kini memegang kendali atas sumber daya energi tersebut dan akan memastikan aliran dana hanya digunakan sesuai diskresi pemerintah Amerika.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Departemen Energi AS merilis pernyataan resmi bahwa seluruh hasil penjualan minyak mentah Venezuela akan disetor ke rekening bank internasional di bawah pengawasan ketat Amerika Serikat. Mekanisme ini, yang diklaim bertujuan untuk “menjamin integritas distribusi dana”, akan mencakup penjualan tahap pertama sebanyak 30 hingga 50 juta barel dan direncanakan berlanjut untuk waktu yang tidak ditentukan. Langkah ini mempertegas posisi Washington yang menggunakan sektor energi sebagai alat tekanan politik utama pasca-penculikan Presiden Nicolas Maduro, yang sebelumnya sempat memperingatkan bahwa AS sedang memulai era baru “perompakan maritim” demi mencuri minyak Venezuela.
Di wilayah perairan internasional, ketegangan militer meningkat tajam setelah Penjaga Pantai AS (US Coast Guard) melakukan apa yang disebut Rusia sebagai tindakan pembajakan terhadap kapal tanker mereka. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristy Newman, mengonfirmasi penyitaan dua kapal tanker yang dituduh sebagai bagian dari “armada bayangan” (shadow fleet), termasuk kapal bernama “Sophia” di Karibia. Namun, tindakan terhadap kapal tanker “Marinera” di Atlantik Utara memicu kemarahan Moskow. Kementerian Transportasi Rusia menegaskan bahwa Marinera adalah kapal legal yang sedang berlayar kosong menuju pelabuhan Murmansk di perairan internasional saat dicegat paksa sekitar 4.000 kilometer dari pantai AS.
Sebagai respons atas apa yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Rusia telah mengerahkan kapal selam dan kapal perang untuk mengawal armada sipil mereka. Situasi semakin kritis di dekat zona ekonomi eksklusif Islandia, di mana kapal tanker “Bella 1” dilaporkan berhasil meloloskan diri dari blokade AS meskipun berada di bawah pengawasan ketat pesawat pengintai Amerika. Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan AS dan NATO bahwa setiap campur tangan lebih lanjut terhadap kapal sipil Rusia merupakan “preseden berbahaya” yang akan memaksa Moskow mengambil tindakan balasan guna melindungi kebebasan navigasi dan keamanan kedaulatan mereka.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: BBC
