Tahun 2025 tercatat bukan sekadar sebagai tahun eskalasi militer biasa, melainkan tahun konsolidasi kekuatan yang mengubah peta geografis di Palestina, Lebanon, dan Suriah secara permanen. Melalui doktrin yang terkoordinasi, Israel berhasil mengubah bahasa keamanan menjadi alat kendali teritorial yang langgeng, di mana setiap operasi militer tidak lagi bersifat sementara namun berujung pada penguasaan tanah yang sistematis. Israel secara rutin menggunakan istilah teknis seperti “zona penyangga”, “koridor militer”, dan “kawasan keamanan” untuk menyamarkan proyek pencurian tanah dan perluasan wilayah yang sebenarnya. Penggunaan bahasa ini berfungsi sebagai penghalang linguistik bagi hukum internasional, di mana kekerasan militer dibingkai sebagai kebutuhan pertahanan dan ekspansi wilayah disamarkan sebagai langkah pencegahan.
Di Jalur Gaza, Israel memperdalam kontrolnya melalui pembentukan lima koridor militer utama, yaitu Philadelphi, Morag, Netzarim, Magen-Oz, dan sebuah koridor baru yang memotong wilayah Jabalia. Hingga Juli 2025, koridor-koridor ini bersama dengan zona penyangga perbatasan telah mencakup sekitar 278 kilometer persegi atau kira-kira 75 persen dari total luas wilayah Gaza, yang secara efektif membuat sebagian besar wilayah tersebut tidak dapat diakses oleh warga sipil. Strategi ini dibarengi dengan penghancuran sistematis, di mana di koridor Netzarim saja, sekitar 95 persen struktur bangunan telah diratakan untuk memastikan penduduk asli tidak dapat kembali. Langkah-langkah ini selaras dengan ambisi politik yang dinyatakan secara terbuka oleh sejumlah pejabat Israel untuk membangun kembali pemukiman Yahudi di atas reruntuhan Gaza, yang diperkuat dengan kebijakan dorongan “migrasi sukarela” bagi warga Palestina.
Kondisi serupa terjadi di Tepi Barat yang diduduki, di mana ekspansi pemukiman dipercepat di tengah pengalihan perhatian dunia pada peperangan di Gaza. Pada Mei 2025, kabinet keamanan Israel meluncurkan proses pendaftaran tanah di Area C sebagai langkah awal menuju aneksasi formal, yang disebut oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sebagai cara untuk menetralisir yurisdiksi Otoritas Palestina. Sepanjang tahun tersebut, rencana untuk hampir 47.390 unit pemukiman baru telah diajukan atau disetujui, angka yang hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Strategi ini semakin diperkuat dengan penggunaan pos-pos pertanian yang menyita lahan luas dengan infrastruktur minimal, serta pengesahan undang-undang yang memungkinkan pemukim membeli tanah secara langsung dan memperluas hukum Israel ke 14 pemukiman di sekitar Yerusalem Timur guna memutus kontinuitas wilayah Palestina.
Di Lebanon Selatan, pasca-gencatan senjata 2024, militer Israel dengan cepat membangun infrastruktur pengawasan dan tembok di sepanjang Garis Biru (Blue Line). Meskipun dibingkai sebagai langkah pencegahan terhadap Hizbullah, tindakan ini bertujuan untuk mengosongkan penduduk di wilayah selatan Lebanon dengan menghancurkan lahan pertanian, rumah, dan jalan agar warga pengungsi tidak dapat kembali ke tanah leluhur mereka. Hingga akhir 2025, Israel mempertahankan kehadiran militer di lima titik strategis, termasuk Bukit Hamames dan Gunung Blat. Laporan PBB mengonfirmasi bahwa pembangunan tembok di wilayah Yaroun telah melanggar perbatasan kedaulatan Lebanon dan merampas ribuan meter persegi wilayah nasional, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
Strategi ekspansi ini juga merambah ke Suriah pasca-jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad. Memanfaatkan ketidakstabilan politik di Damaskus, Israel bergerak cepat untuk menguasai lebih banyak wilayah di Dataran Tinggi Golan dan menduduki puncak-puncak strategis di Gunung Hermon secara permanen. Menteri Keamanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa pasukan pendudukan akan tetap berada di puncak gunung tersebut tanpa batas waktu dengan alasan memantau kelompok-kelompok musuh. Dengan mendirikan zona penyangga baru di sekitar Quneitra, Israel secara efektif membatalkan perjanjian demiliterisasi tahun 1974, menyita lahan pertanian Suriah, dan membatasi akses warga sipil di luar garis pendudukan internasional yang telah ditetapkan sebelumnya.
Secara regional, Israel juga memperluas jangkauan militernya melampaui perbatasan darat. Tahun 2025 mencatat “Perang 12 Hari” di mana Israel menargetkan fasilitas sensitif di dalam wilayah Iran menggunakan jet tempur dan serangan drone FPV yang didukung oleh sel-sel Mossad. Operasi sabotase terhadap kapal bantuan Gaza dan upaya pembunuhan di luar negeri menunjukkan bahwa doktrin ekspansi ini juga mencakup intimidasi regional untuk menegaskan kekuasaan tanpa batas kedaulatan. Seluruh rangkaian peristiwa ini mengungkapkan sebuah doktrin yang koheren: penggunaan terminologi “keamanan” sebagai mekanisme untuk membentuk kembali perbatasan Asia Barat secara permanen tanpa harus melakukan aneksasi formal, sekaligus melindungi diri dari akuntabilitas hukum internasional yang berarti.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Anadolu Agency
