Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Rabu, 12 November 2025, mengumumkan sanksi baru terhadap jaringan multinasional yang dituduh membantu Iran dalam pengadaan rudal balistik dan pesawat nirawak (drone).
Dalam pernyataannya, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) di bawah Departemen Keuangan menyebut bahwa sanksi dijatuhkan kepada 32 individu dan perusahaan yang berbasis di Iran, Uni Emirat Arab, Turki, Tiongkok, Hong Kong, India, Jerman, dan Ukraina. Washington menuduh mereka menjalankan sejumlah jaringan yang mendukung produksi rudal dan drone Iran.
John K. Hurley, Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, kembali menuduh Republik Islam Iran “memanfaatkan sistem keuangan global untuk pencucian uang, membeli komponen bagi program nuklir dan konvensionalnya, serta mendanai kelompok yang dianggap terafiliasi dengan terorisme,” ujarnya.
Hurley menambahkan, “Atas perintah Presiden Donald Trump, kami terus menerapkan tekanan maksimum terhadap Iran untuk mengakhiri ancaman nuklirnya. Amerika Serikat juga berharap komunitas internasional melaksanakan sepenuhnya sanksi PBB terhadap Iran guna memutus aksesnya ke sistem keuangan global.”
Washington mengklaim bahwa jaringan yang menjadi sasaran sanksi “menimbulkan ancaman bagi pasukan AS dan sekutunya di Timur Tengah, serta bagi jalur pelayaran komersial di Laut Merah.”
Menurut pernyataan Departemen Keuangan, langkah ini diambil untuk “menggagalkan upaya Iran membangun kembali kemampuan proliferasi nuklirnya yang hancur selama Perang Dua Belas Hari, serta mencegah suplai komponen utama seperti bahan pendorong rudal.”
Departemen Keuangan menyebut tindakan tersebut sebagai gelombang kedua sanksi nonproliferasi, setelah penegakan kembali sanksi PBB terhadap Iran pada 27 September 2025—yang disebut sebagai “konsekuensi langsung dari pelanggaran Iran terhadap kewajiban internasionalnya.”
Pernyataan itu juga mengutip Memorandum Keamanan Nasional Presiden Nomor 2, yang menginstruksikan pemerintah AS untuk “membatasi program rudal balistik Iran, menghambat pengembangan kemampuan asimetris dan senjata konvensionalnya, mencegahnya memperoleh senjata nuklir, serta mengganggu akses Korps Garda Revolusi Islam terhadap aset dan sumber pendanaan aktivitas destabilisasi.”
Dalam daftar sanksi terbaru tersebut, terdapat empat perusahaan dan sembilan individu yang berbasis di Iran, selain entitas lain dari tujuh negara berbeda yang dituduh terlibat dalam rantai pasokan bagi industri pertahanan Iran.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: The New Region
