Dunia Arab dan Islam diguncang oleh ketegangan diplomatik baru setelah entitas Israel secara resmi mengumumkan pengakuan atas wilayah “Somaliland” sebagai negara berdaulat yang terpisah dari Republik Federal Somalia. Langkah ini memicu gelombang kecaman keras dari berbagai pihak, mulai dari Yaman, Liga Arab, hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang menganggapnya sebagai agresi terang-terangan terhadap kedaulatan Somalia dan ancaman langsung bagi keamanan Laut Merah.
Dewan Politik Tertinggi di Yaman mengutuk keras pengumuman Israel tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Dalam pernyataannya, Dewan tersebut menegaskan solidaritas penuh bagi rakyat Somalia untuk menjaga integritas wilayah mereka. Yaman memperingatkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari rencana ekspansionis Israel untuk menciptakan pijakan intelijen dan militer di Tanduk Afrika, yang secara langsung mengancam navigasi internasional di Laut Merah dan Teluk Aden.
Pemimpin gerakan Ansar Allah, Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, memberikan peringatan yang lebih tajam. Dalam pidatonya pada Minggu malam, beliau menegaskan bahwa setiap kehadiran militer Israel di wilayah Somaliland akan dianggap sebagai target militer. Sayyid Abdul-Malik al-Houthi menjelaskan bahwa pengakuan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum karena dikeluarkan oleh kekuatan pendudukan yang dirinya sendiri tidak sah. Beliau menuding Israel sedang menjalankan agenda fragmentasi negara-negara Muslim di bawah ambisi proyek “Israel Raya” dan menyerukan langkah praktis dari negara-negara di kedua sisi Laut Merah untuk menggagalkan rencana tersebut.
Dalam sesi darurat di markas besarnya, Dewan Liga Arab menyatakan penolakan kategoris terhadap pemisahan wilayah barat laut Somalia tersebut. Liga Arab mencurigai adanya agenda tersembunyi di balik pengakuan Israel yang diumumkan pada 26 Desember lalu, termasuk potensi penggunaan pelabuhan di Somalia utara untuk pangkalan militer Israel serta rencana mengerikan untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat pemindahan paksa rakyat Palestina dari tanah mereka—sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk genosida.
Sekretaris Jenderal Liga Arab mendesak adanya koordinasi dengan Uni Afrika dan PBB untuk mencegah perubahan peta geopolitik di Teluk Aden. Liga Arab juga menugaskan para duta besarnya di ibu kota besar dunia untuk memperingatkan dampak keamanan yang serius dari langkah Israel ini. Mereka menegaskan bahwa kedaulatan Somalia adalah bagian integral dari keamanan nasional Arab yang tidak boleh diganggu gugat.
Pemerintah Somalia, melalui Perwakilan Tetapnya di Liga Arab, Ali Abdi Oray, menyebut tindakan Israel sebagai upaya menyebarkan kekacauan dan mendukung kecenderungan separatis di kawasan. Somalia menegaskan tidak akan pernah menjadi bagian dari rencana pemindahan warga Palestina. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2025-2026, Somalia berencana menggunakan posisinya, termasuk kepemimpinan bergilir pada Januari 2026, untuk menggalang resolusi internasional yang menegaskan persatuan dan integritas wilayah mereka serta membatalkan pengakuan ilegal Israel tersebut.
Laporan media pada akhir 2024 memang mengindikasikan ketertarikan Israel untuk membangun basis militer di Somaliland guna memperkuat pengaruhnya di dekat Selat Bab al-Mandab. Namun, dengan munculnya penolakan serentak dari lebih dari 20 negara Arab dan Islam, langkah diplomatik Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar ini kini menghadapi tembok besar isolasi regional.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Al Jazeera
