Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Jumat, 19 Desember 2025, menyerukan agar Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) mengambil sikap profesional dan netral terhadap Iran. Lavrov menyatakan bahwa Moskow meminta Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi untuk bertindak objektif dalam menangani isu program nuklir Iran.

Dalam konferensi pers pada hari yang sama, Sergey Lavrov menegaskan bahwa Rusia mendesak Rafael Grossi agar berpegang pada prinsip-prinsip kerja IAEA, khususnya imparsialitas dan profesionalisme dalam menjalankan mandat lembaga tersebut. Menurut Lavrov, politisasi terhadap isu nuklir Iran merusak kredibilitas IAEA sebagai badan teknis internasional.

Kerja sama antara Iran dan IAEA diketahui mengalami pembatasan setelah serangan ilegal yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklir damai Iran. Menyusul serangan tersebut, Majelis Permusyawaratan Islam Iran mengesahkan undang-undang yang mengatur penghentian kerja sama dengan IAEA apabila pihak lain tidak memenuhi kewajibannya.

Setelah itu, perundingan dilakukan antara Iran dan IAEA mengenai mekanisme kerja sama dalam kerangka hukum yang berlaku. Proses tersebut menghasilkan kesepahaman teknis pada 9 Agustus 2025. Namun, politisasi berkelanjutan oleh tiga negara Eropa—Inggris, Jerman, dan Prancis—bersama Amerika Serikat terhadap program nuklir damai Iran, termasuk penerbitan resolusi baru yang bermusuhan oleh Dewan Gubernur IAEA, menyebabkan pelaksanaan kesepahaman itu ditangguhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Republik Islam Iran menegaskan bahwa dasar kerja sama dan hubungannya dengan IAEA tetap merujuk pada undang-undang yang disahkan parlemen Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menyatakan bahwa Iran tetap menjadi anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan berkomitmen pada perjanjian pengamanan, dengan memperhatikan keputusan Majelis Permusyawaratan Islam yang menugaskan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas isu ini.

Pada Jumat, 19 Desember 2025, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi juga melakukan pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper. Dalam percakapan tersebut, kedua pihak bertukar pandangan mengenai sejumlah isu hubungan bilateral, termasuk persoalan konsuler, serta menekankan pentingnya kelanjutan konsultasi di berbagai tingkat untuk meningkatkan saling pengertian.

Dalam pembicaraan itu, Abbas Araqchi mengkritik pendekatan yang dinilainya tidak bertanggung jawab dari tiga negara Eropa terhadap berkas nuklir Iran. Ia menegaskan bahwa Iran tidak pernah menolak dialog dan perundingan yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak hukum dan kepentingan sah rakyat Iran, namun menolak perundingan yang dijadikan alat untuk memaksakan kehendak sepihak. Sementara itu, Yvette Cooper menegaskan kembali posisi Inggris yang menekankan pentingnya jalur diplomasi dalam menangani isu nuklir Iran.

Sumber berita: Al-Alam

Sumber gambar: Anadolu Agency