Dua warga negara Lebanon gugur pada Selasa, 16 Desember 2025, akibat dua serangan drone Israel yang menyasar wilayah selatan Lebanon dan kawasan Gunung Lebanon, dalam rangkaian pelanggaran berkelanjutan terhadap perjanjian gencatan senjata.
Kementerian Kesehatan Lebanon dalam pernyataan resminya mengumumkan gugurnya seorang warga Lebanon dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah mobil di ruas jalan Adaysseh–Markaba, Distrik Marjeyoun, Provinsi Nabatieh. Koresponden Al-Mayadeen di Lebanon selatan sebelumnya melaporkan bahwa serangan tersebut dilakukan menggunakan drone jenis “Rapid”.
Dalam serangan terpisah, kementerian yang sama menyatakan bahwa serangan Israel terhadap sebuah mobil di jalan Jadra–Siblin, Distrik Chouf, kawasan Gunung Lebanon, menyebabkan satu warga gugur dan lima lainnya mengalami luka-luka.
Serangan ini terjadi di tengah terus berlanjutnya agresi Israel terhadap berbagai wilayah Lebanon. Pasukan pendudukan Israel juga menjatuhkan suar (flares) di pinggiran kota Aitaroun di Distrik Bint Jbeil, serta melakukan tembakan artileri ke arah pinggiran kota Marwahin di Distrik Tyre.
Aksi-aksi tersebut merupakan bagian dari pelanggaran berulang Israel terhadap Deklarasi Penghentian Permusuhan yang diumumkan pada 27 November 2004 di bawah pengawasan Amerika Serikat dan Prancis, serta terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang dikeluarkan pada Agustus 2006.
Hizbullah: Senjata Perlawanan Tidak Akan Dilucuti atau Diserahkan
Anggota parlemen Lebanon dari Blok Loyalitas kepada Perlawanan, Ihab Hamadeh, dalam wawancara dengan Al-Mayadeen pada hari yang sama, mengungkapkan adanya komunikasi antara Hizbullah dan Kedutaan Besar Mesir di Beirut.
Hamadeh menjelaskan bahwa pertemuan tersebut diminta bukan dalam rangka penyampaian inisiatif atau proposal resmi, melainkan sebatas pertukaran pandangan dan penjajakan. Ia menegaskan bahwa sikap Hizbullah sudah jelas dan konsisten sebagaimana disampaikan dalam pidato-pidato kepemimpinan partai, khususnya Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem.
Menurut Hamadeh, apabila ada inisiatif politik atau diplomatik, maka hal itu harus disalurkan melalui negara Lebanon sebagai representasi seluruh komponen bangsa. Ia menambahkan bahwa mekanisme komunikasi dengan Hizbullah tetap terbuka.
Ia juga menegaskan bahwa Hizbullah tidak menutup pintu bagi negara-negara Arab, dan menyambut setiap inisiatif serius yang berlandaskan prinsip kedaulatan serta hak-hak nasional Lebanon.
Menanggapi isu undangan ke Kairo, Hamadeh menyatakan bahwa memang ada undangan semacam itu, dengan pendekatan yang serupa dengan pertemuan Mesir bersama kelompok perlawanan Palestina.
Terkait perjanjian gencatan senjata di Lebanon, Hamadeh menekankan bahwa kesepakatan tersebut bukan hasil tekanan diplomatik semata, melainkan lahir dari keseimbangan kekuatan yang dipaksakan oleh perlawanan di medan tempur.
Ia menegaskan bahwa jika Israel meyakini invasi ke Lebanon hingga Beirut dapat dilakukan dengan mudah, maka hal itu sudah lama dilakukan. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan sebaliknya.
Hamadeh menegaskan secara tegas bahwa senjata perlawanan tidak akan dilucuti, tidak akan diserahkan kepada pihak mana pun, dan tidak akan dinonaktifkan dalam kondisi apa pun. Ia menambahkan bahwa pembahasan mengenai strategi pertahanan hanya dapat dilakukan setelah Israel sepenuhnya mematuhi gencatan senjata.
Ia juga menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mengingkari komitmennya, seraya menegaskan bahwa Lebanon secara keseluruhan masih berada dalam ancaman serangan, dan bahwa Hizbullah memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara.
Hamadeh menekankan bahwa Hizbullah merupakan faktor utama stabilitas di Lebanon, meskipun ada pihak internal yang, menurutnya, telah bergeser dari sikap kritis menjadi permusuhan terbuka terhadap perlawanan.
Terkait pernyataan Menteri Luar Negeri Lebanon, Youssef Raji, Hamadeh menyerukan agar negara menghentikan apa yang ia sebut sebagai pernyataan tidak bertanggung jawab. Ia menilai memalukan apabila Lebanon diwakili oleh figur semacam itu dalam posisi diplomatik.
Hamadeh menegaskan bahwa Raji tidak mewakili Lebanon maupun mayoritas rakyatnya, dan mempertanyakan apakah sikap serta pernyataannya benar-benar mencerminkan kepentingan nasional Lebanon.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Anadolu Agency
