Gencatan senjata sementara di Gaza menciptakan realitas baru bagi kelompok perlawanan Palestina, yang kini berada di tengah tekanan internasional dan regional yang semakin kuat untuk melucuti senjata, sementara di lapangan mereka membutuhkan konsolidasi dan penataan ulang kemampuan setelah setiap putaran konfrontasi. Meski gencatan ini dipresentasikan sebagai langkah kemanusiaan, pada praktiknya konflik bergeser ke meja perundingan, di mana isu masa depan senjata, rekonstruksi, dan tata kelola Gaza mulai dibahas. Setiap jeda pertempuran membawa pengaturan keamanan yang dapat memengaruhi masa depan perlawanan.
Negara-negara penjamin gencatan, terutama Amerika Serikat sebagai mediator terkuat, secara terbuka mengaitkan rekonstruksi dengan pembatasan keamanan. Mereka menuntut mekanisme pemantauan internasional di perlintasan dan pembongkaran struktur militer faksi-faksi di Gaza. Narasi ini mencerminkan kecenderungan internasional untuk memangkas peran perlawanan sebagai imbalan atas jaminan politik dan keamanan bagi masa depan Gaza—jaminan yang tidak bersifat mengikat bagi Israel.
Perlawanan menyikapi tekanan ini dengan apa yang dapat digambarkan sebagai kebijakan “manajemen waktu”: menjaga senjata sebagai faktor penyeimbang sembari menerima sejumlah pengaturan kemanusiaan untuk meringankan beban masyarakat Gaza yang kehidupannya hancur oleh perang. Hal ini menjadi tekanan besar bagi para pengambil keputusan. Namun, semua pihak memahami bahwa Israel tidak akan pernah puas dengan pelucutan senjata sekalipun perlawanan menerimanya. Israel kemungkinan akan beralih pada tuntutan baru, termasuk deportasi dan hal-hal yang mustahil dipenuhi.
Perlu dicatat bahwa sebagian besar senjata perlawanan di Gaza adalah senjata sederhana buatan lokal, dan banyak di antaranya telah digunakan selama dua tahun perang atau rusak akibat serangan udara intensif Israel. Karena itu, kemampuan untuk kembali mengembangkan dan memproduksi senjata bukanlah kendala besar jika kondisi keamanan setelah perang berubah. Sementara itu, Israel secara sistematis membesar-besarkan kekuatan senjata tersebut untuk mengalihkan perhatian dari kewajiban tahap kedua yang sebelumnya disebut akan segera dimulai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Secara umum dipahami bahwa Israel berupaya menciptakan krisis pada setiap isu terkait gencatan senjata demi kepentingan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemerintahan sayap kanannya. Karena itu, tampak fleksibilitas besar dari pimpinan perlawanan untuk tidak memberi peluang bagi Netanyahu mencari alasan memicu kembali perang. Hal ini terlihat pada isu jenazah dan tahanan, yang segera mereka tuntaskan meski itu kartu tawar paling kuat yang dimiliki. Penyelesaian cepat itu penting untuk mencegah Israel menemukan dalih baru memulai kembali pertempuran, sekaligus karena perlawanan menyadari bahwa perubahan lanskap regional—mulai dari kesepakatan normalisasi hingga tekanan Amerika Serikat terhadap sekutu-sekutunya—menciptakan kondisi baru yang membatasi dukungan politik dan logistik. Namun demikian, dukungan beberapa pihak berpengaruh di kawasan tetap berlangsung sebagai bagian dari keseimbangan kekuatan, terutama dari Republik Islam Iran, yang terus mendukung kelompok perlawanan di Palestina dan wilayah sekitar. Hingga kini tidak terlihat indikasi bahwa dukungan itu akan dihentikan, meskipun bentuk dan caranya mungkin berubah akibat situasi yang dipicu oleh dua tahun perang.
Di tengah keadaan yang sulit, sebagian besar rakyat Palestina masih mendukung keberlanjutan perlawanan dan menolak kerangka yang coba dipaksakan Israel dan Amerika Serikat. Mereka memahami bahwa mengakhiri perlawanan bukanlah solusi selama pendudukan tetap ada, tetapi mereka berharap ada keseimbangan antara keberlanjutan perlawanan dan pengurangan dampak konfrontasi terhadap warga sipil, serta penyelesaian persoalan kemanusiaan yang muncul akibat perang.
Terkait masa depan senjata, terdapat tiga kemungkinan skenario. Pertama, pelucutan bertahap, yang menjadi tuntutan internasional dan Israel, namun hampir mustahil diterapkan tanpa penyelesaian politik besar yang tidak akan diterima oleh perlawanan dalam kondisi apa pun. Kedua, penempatan senjata di bawah kerangka politik Palestina yang terpadu, yakni integrasi kekuatan bersenjata ke dalam sistem keamanan bersama. Skenario ini mensyaratkan kesepakatan yang belum tersedia dan sulit dicapai, mengingat opsi serupa tidak berhasil dilakukan bahkan dalam kondisi yang lebih sederhana di Lebanon. Ketiga, keberlanjutan senjata dengan perubahan taktik serta pemeliharaan sumber daya manusia yang mengawasi produksi senjata, yang merupakan skenario paling mendekati kenyataan. Perlawanan tetap mampu beradaptasi dan mengembangkan alatnya sesuai variabel-variabel yang dihasilkan perang.
Pada akhirnya, perlawanan sedang menjalani fase yang sangat sensitif: gencatan yang tidak menghentikan konflik, tekanan yang tidak mematahkan tekad, dan kenyataan lapangan yang memaksanya terus menemukan cara untuk bertahan. Tanpa solusi politik yang menyeluruh, senjata tampaknya akan tetap menjadi bagian utama dari realitas Gaza, seberapa pun besar upaya yang dilakukan untuk membatasinya atau meniadakannya.
Sumber opini: Al Mayadeen
Sumber gambar: Al Jazeera
