Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani memerintahkan penyelidikan mendesak terkait tercantumnya Hizbullah Lebanon dan gerakan Ansar Allah Yaman dalam daftar “terorisme” yang dipublikasikan melalui keputusan Komite Pembekuan Dana Teroris. Ia juga menginstruksikan Bank Sentral Irak untuk segera menghapus kedua nama tersebut dari daftar dana beku di lembaran negara, menegaskan bahwa pencantuman itu merupakan sebuah kekeliruan.

Kabar itu menyebar cepat dan memicu kehebohan politik di Irak, setelah informasi mengenai masuknya Hizbullah dan Ansar Allah ke dalam daftar teror beredar luas. Publik dan elite politik mempertanyakan latar belakang, dampak, serta alasan di balik munculnya nama dua kelompok tersebut, sebelum pemerintah mengumumkan bahwa apa yang terbit di lembaran negara disebabkan oleh kesalahan administratif yang tidak disengaja.

Pengamat politik Sabah Al-Akeeli kepada Al-Alam mengatakan bahwa publikasi di lembaran negara biasanya melalui tiga tahap—legal, linguistik, dan telaah oleh komite khusus. Menurutnya, keputusan ini tampak tidak mungkin terjadi tanpa pertimbangan, dan bisa saja merupakan “balon uji” untuk mengukur reaksi publik, mengingat rakyat Irak tetap teguh mendukung perjuangan Palestina.

Respons resmi pemerintah datang dengan cepat. Kantor Perdana Menteri menegaskan bahwa kebijakan Irak tidak berubah dan posisi negara hanya terbatas pada entitas yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda. Pencantuman nama lain di luar kategori tersebut tidak mencerminkan keputusan negara. Al-Sudani menyebut apa yang terjadi sebagai kesalahan besar dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh serta pertanggungjawaban bagi pihak yang bertanggung jawab.

Pengamat politik Adnan al-Sarraj mengatakan kepada Al-Alam bahwa kesalahan seperti ini tidak dapat ditoleransi. Ia menilai bahwa akuntabilitas harus tegas dan pemeriksaan mendalam diperlukan untuk mengetahui pihak yang berada di balik kekeliruan tersebut, terutama mereka yang memiliki kewenangan dalam jabatan sensitif yang memengaruhi reputasi negara dan hubungannya dengan gerakan-gerakan Islam.

Bank Sentral Irak kemudian mengeluarkan instruksi resmi untuk menghapus Hizbullah dan Ansar Allah dari daftar dana beku yang sempat terbit, menegaskan kembali bahwa pencantuman keduanya adalah sebuah kesalahan. Keputusan itu memicu reaksi publik dan politik yang marah serta menolak langkah tersebut.

Perkembangan ini muncul pada saat Irak berada dalam periode sensitif pascapemilu, ketika berbagai kekuatan politik terlibat dalam negosiasi rumit untuk membentuk pemerintahan baru, bersamaan dengan pembahasan internal mengenai pemilihan perdana menteri dalam kerangka koordinasi politik. Di tengah situasi rumit itu, kesalahan administratif ini menambah lapisan baru ketegangan dan menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan isu-isu sensitif di masa yang kritis.

Dalam pernyataan terbaru, al-Sudani kembali menegaskan bahwa persetujuan Irak untuk membekukan dana—yang sebelumnya diajukan pihak Malaysia—hanya mencakup entitas dan individu yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda. Ia menegaskan bahwa teks yang dipublikasikan telah mencantumkan posisi yang tidak benar dan tidak mencerminkan kebijakan resmi Irak. Di sisi lain, Bank Sentral kembali menegaskan pencabutan nama Hizbullah dan Ansar Allah dari daftar dana beku, menutup polemik yang memunculkan gelombang kecaman luas di Irak.

Sumber berita: Al-Alam

Sumber gambar: The Arab Weekly