Misi Permanen Republik Islam Iran untuk Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London menolak secara tegas tuduhan yang disampaikan oleh perwakilan entitas Zionis dan delegasi kelompok separatis Yaman Selatan, Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/ STC), dalam sesi ke-34 organisasi tersebut. Dua nota resmi telah dikirimkan Iran kepada Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, sebagai tanggapan terhadap klaim-klaim tersebut.
Menurut laporan IRNA, misi Iran menegaskan dalam memorandumnya bahwa entitas Zionis terus berusaha mengeksploitasi IMO demi agenda permusuhan dan destabilisasinya. Iran menyatakan bahwa langkah-langkah seperti itu tidak hanya mencederai profesionalitas dan netralitas IMO, tetapi juga melemahkan kerangka kerja multilateral dan upaya menjaga tatanan internasional.
Misi Iran menilai tuduhan Zionis sebagai bagian dari pola yang lebih luas untuk menyesatkan komunitas internasional, sembari menutupi catatan panjang pelanggaran hukum internasional yang dilakukan entitas tersebut — termasuk tindakan yang membahayakan keamanan maritim. Dalam memorandum itu ditegaskan bahwa tindakan Israel menahan konvoi bantuan kemanusiaan menuju Gaza termasuk pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Iran juga kembali menyinggung agresi militer Israel ke wilayah Iran pada Juni lalu, menegaskannya sebagai pelanggaran kedaulatan dan ancaman langsung terhadap stabilitas regional. Misi Iran menyatakan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran kedaulatan negara lain tidak memiliki legitimasi untuk berbicara mengenai keamanan kawasan atau tata kelola maritim.
Dalam memorandum terpisah, Tehran menolak klaim yang disampaikan delegasi kelompok separatis Yaman Selatan—Dewan Transisi Selatan (STC)—yang menuduh Iran melakukan intervensi militer di Yaman. Misi Iran menegaskan bahwa Republik Islam tidak memberikan dukungan militer kepada pihak mana pun dalam konflik tersebut, dan kebijakannya sepenuhnya didasarkan pada transparansi, non-intervensi, penghormatan terhadap kedaulatan, serta penyelesaian konflik secara damai sesuai hukum internasional dan Piagam PBB.
Iran menegaskan komitmennya terhadap seluruh konvensi dan perjanjian IMO, termasuk SOLAS, MARPOL, STCW, SAR, dan ISPS, serta peraturan domestik yang relevan. Dalam pernyataannya, misi Iran menegaskan bahwa isu-isu seperti registrasi kapal, kepatuhan hukum, dan tata kelola navigasi harus ditangani melalui mekanisme teknis yang resmi di IMO, bukan melalui klaim politis yang tidak berdasar.
Tehran memperingatkan bahwa upaya mempolitisasi IMO hanya akan merusak fungsi institusi tersebut dan bertentangan dengan kepentingan kolektif seluruh negara anggota.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: IRNA
