Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dan Prancis membahas perkembangan di kawasan Asia Barat, konflik Ukraina, situasi keamanan internasional, serta program nuklir damai Iran. Keduanya menekankan perlunya upaya bertanggung jawab untuk meredakan ketegangan dan mendorong perdamaian serta keadilan internasional.
Pertemuan tersebut berlangsung antara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, dan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, di Paris pada Rabu.
Dalam pertemuan itu, hubungan bilateral Iran–Prancis dibahas secara menyeluruh. Kedua pihak menegaskan pentingnya melanjutkan konsultasi untuk menghilangkan hambatan dan memfasilitasi hubungan kedua negara.
Kedua menteri meninjau perkembangan situasi di Asia Barat, konflik Ukraina, kondisi keamanan internasional, dan program nuklir damai Iran. Mereka kembali menekankan perlunya upaya bertanggung jawab bagi peredaan ketegangan dan penguatan perdamaian serta keadilan internasional.
Menyinggung penangkapan tak berdasar terhadap warga negara Iran, Mahdieh Esfandiari, Menlu Iran menyambut keputusan pengadilan Prancis yang telah membebaskannya secara bersyarat, dan menyerukan percepatan proses hukum untuk pembebasan penuh, pembuktian tidak bersalah, serta pemulangannya ke Iran.
Araqchi menyampaikan kekhawatirannya terhadap meningkatnya pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional, pelemahan dasar-dasar Piagam PBB—khususnya di kawasan Asia Barat—serta berlanjutnya kejahatan dan serangan entitas Zionis terhadap rakyat Palestina, Lebanon, dan negara-negara lain di kawasan. Ia menegaskan bahwa semua pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga supremasi hukum internasional, menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina, menjamin hak mereka atas penentuan nasib sendiri, dan mencegah pelanggaran terhadap kedaulatan serta integritas teritorial negara-negara.
Menteri Luar Negeri Iran menekankan hak hukum Iran untuk memanfaatkan energi nuklir secara damai. Ia mengingatkan bahwa Republik Islam Iran telah menunjukkan itikad baik dan keseriusan dalam melakukan negosiasi yang masuk akal dan logis guna memberikan jaminan terkait sifat damai program nuklirnya. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang pertama kali keluar dari perjanjian nuklir—secara jelas melanggar hukum—lalu melancarkan agresi militer terhadap Iran dan menyerang fasilitas yang berada di bawah pengawasan IAEA, harus menghentikan pendekatan berlebihan dan memaksa, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Araqchi juga mengkritik sikap tiga negara Eropa di Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur IAEA. Ia menegaskan tanggung jawab mereka atas kondisi saat ini dan menyerukan pendekatan yang bertanggung jawab serta independen berdasarkan hukum internasional, khususnya sesuai Pasal IV Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT).
Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi menegaskan bahwa Republik Islam Iran selalu siap untuk bernegosiasi mengenai program nuklirnya, namun menurutnya masalah justru terletak pada tidak adanya “kemauan sebenarnya untuk bernegosiasi” dari pihak Amerika Serikat.
Dalam wawancara eksklusif dengan France 24, Araqchi mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai antara Iran dan Prancis untuk melakukan pertukaran tahanan sebagai imbalan bagi Cécile Kohler dan Jacques Paris, dua warga Prancis yang dihukum atas tuduhan spionase dan baru-baru ini dibebaskan dari penjara namun masih berada di bawah pengawasan di Iran.
Ia menambahkan: “Saya berharap dan yakin bahwa pertukaran ini akan terjadi dalam dua bulan ke depan, sesuai proses hukum. Dari pihak Iran, semuanya sudah siap, dan Teheran kini menunggu proses hukum di Prancis diselesaikan.”
France 24 melaporkan bahwa pertukaran tersebut juga mencakup Mahdieh Esfandiari, warga Iran yang ditahan di Prancis atas tuduhan “propaganda untuk terorisme” (karena mendukung Palestina) dan dijadwalkan menjalani sidang pada pertengahan Januari.
Mengenai isu nuklir, Menlu Iran menegaskan: “Kami selalu siap bernegosiasi, namun pihak Amerika tidak menunjukkan keseriusan dalam perundingan yang nyata dan adil.”
Menurut Araqchi, Amerika Serikat selalu berusaha mendikte dan memaksakan kehendaknya, bukan melakukan negosiasi yang sesungguhnya.
Terkait peran Arab Saudi sebagai mediator antara Washington dan Teheran, Menlu Iran mengatakan: “Ada kepercayaan yang sudah terbangun antara Iran dan Arab Saudi.”
Araqchi juga menegaskan bahwa ia tidak melakukan “kontak atau komunikasi apa pun” baru-baru ini dengan Utusan Khusus AS, Steve Wittkopf, maupun Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, seraya menyatakan bahwa Iran tidak terburu-buru bernegosiasi selama pihak Amerika belum siap untuk pembicaraan yang nyata.
Menteri Luar Negeri Iran itu menambahkan bahwa “Iran keluar sebagai pihak yang menang dari perang dengan Israel dan serangan udara Amerika pada bulan Juni.”
Ketika ditanya apakah Israel berencana kembali menyerang fasilitas nuklir Iran, Araqchi menjawab:
“Jika Anda pernah melakukan sesuatu dan gagal, logika mengatakan bahwa mengulanginya hanya akan mengulang kegagalan Anda.”
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Al Jazeera
