Microsoft menghadapi kritik tajam atas dugaan keterlibatannya dalam genosida Israel di Gaza, dengan tudingan bahwa teknologi perusahaan tersebut telah digunakan untuk mendukung pengawasan, pembunuhan terarah, dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Para pengkritik menyebut Microsoft memainkan peran sentral dalam apa yang mereka sebut sebagai genosida pertama di dunia yang digerakkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Tuduhan itu dipaparkan dalam laporan jurnalis Alan MacLeod dari MintPress News, yang merinci penggunaan platform cloud Microsoft Azure untuk pengawasan dan daftar pembunuhan, perekrutan mantan anggota intelijen Israel, serta penindasan internal terhadap karyawan yang menentang hubungan perusahaan dengan pasukan pendudukan Israel.

Sebagaimana dilaporkan The Associated Press, “di antara perusahaan teknologi Amerika Serikat, Microsoft memiliki hubungan yang sangat erat dengan militer Israel,” hubungan yang semakin dalam setelah 7 Oktober 2023.

Sejak tanggal tersebut, penggunaan Microsoft Azure oleh pasukan pendudukan Israel meningkat lebih dari 200 kali lipat. Pada Juli 2024, data yang tersimpan di server Microsoft—berasal dari kamera pengintai, drone, pos pemeriksaan, pemindaian biometrik, dan penyadapan telepon—mencapai 13,6 petabyte, setara dengan 23.000 tahun rekaman audio atau tujuh triliun halaman teks.

Kepala Unit 8200, Yossi Sariel, dilaporkan pernah mengajukan proposal kepada Kepala Eksekutif Microsoft Satya Nadella pada 2021 untuk membangun segmen khusus Azure guna memproses data intelijen. Sistem ini kini disebut-sebut telah terhubung dengan program senjata berbasis AI Israel. Sariel menggambarkan tujuannya sebagai upaya untuk “melacak semua orang, setiap saat,” dengan memanfaatkan big data untuk memantau “sejuta panggilan per jam” di Palestina dan menandai target untuk eliminasi.

Menurut investigasi MintPress, Unit 8200 menggunakan Azure untuk menghasilkan daftar pembunuhan berbantuan AI, dengan memberi skor pada individu berdasarkan kedekatan mereka dengan anggota Hamas yang diketahui atau dicurigai. Begitu seseorang melewati ambang batas digital tersebut, namanya otomatis masuk ke daftar target—sering kali tanpa pengawasan manusia.

“Nyaris tak ada seorang pun di wilayah pendudukan yang benar-benar ‘bersih’ dari pantauan intelijen,” kata seorang mantan perwira kepada MintPress.

Data itu juga dilaporkan digunakan untuk membenarkan penangkapan setelah kejadian, dengan pernyataan atau unggahan media sosial yang biasa-biasa saja disusun ulang agar tampak terkait dengan kelompok bersenjata. Salah satu sumber menggambarkan sistem tersebut sebagai “reservoir kompromat” yang dimanfaatkan untuk memeras atau membungkam warga Palestina.

Seorang perwira senior Israel menyebut sistem cloud itu sebagai “senjata dalam arti yang sebenarnya,” meski sebagian pihak di tubuh militer memperingatkan kerentanan strategis akibat ketergantungan berlebihan pada teknologi Microsoft.

Microsoft secara resmi membantah mengetahui atau terlibat dalam kegiatan pengawasan ilegal, dengan pernyataan:
“Sepanjang keterlibatan ini, Microsoft tidak pernah mengetahui adanya pengawasan terhadap warga sipil atau penyadapan percakapan telepon menggunakan layanan kami.”

Namun, laporan internal yang bocor menunjukkan bahwa sejumlah insinyur Microsoft mengetahui jenis data yang sedang diproses. Seorang sumber internal menyebut, “Secara teknis mereka memang tidak diberi tahu secara rinci, tapi tidak perlu jenius untuk memahami apa yang sedang dikerjakan.”

Ratusan mantan anggota Unit 8200 kini dilaporkan bekerja di Microsoft, termasuk di posisi teknis dan rekayasa tingkat tinggi.

Pendiri kelompok aktivis Tech For Palestine, Paul Biggar, menilai sikap Microsoft tidak masuk akal:
“Microsoft mengatakan mereka tidak tahu apakah pelanggan mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara karyawan mereka sendiri bekerja berdampingan dengan tentara berseragam. Ini absurd.”

Microsoft telah beroperasi di Israel sejak 1989, dan mendirikan pusat riset serta pengembangan di Herzliya pada 1991. Sejak itu, perusahaan ini membangun hubungan erat dengan perusahaan teknologi Israel, militer, dan lembaga-lembaga negara, termasuk Dinas Penjara Israel. Hingga 2024, Microsoft dilaporkan memiliki lebih dari 600 kontrak aktif dengan militer Israel.

Mantan CEO Steve Ballmer bahkan pernah menyebut Microsoft sebagai “perusahaan Israel sekaligus perusahaan Amerika.” Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggambarkan kemitraan itu sebagai “pernikahan yang sempurna.”

Di dalam perusahaan, karyawan yang tergabung dalam gerakan No Azure for Apartheid menuntut agar Microsoft:

membatalkan semua kontrak Azure dengan Israel,

mengungkapkan hubungan dengan lembaga keamanan nasional Israel,

secara terbuka menyerukan gencatan senjata, dan

melindungi pelapor internal dari pembalasan.

Sebagai tanggapan, Microsoft memecat sejumlah karyawan aktivis, memblokir pesan internal yang memuat kata “Gaza” atau “genosida”, serta membatasi akses terhadap konten pro-Palestina.

Secara internasional, Microsoft juga dituduh menghambat upaya akuntabilitas hukum. Menurut MintPress, perusahaan itu dilaporkan memblokir akses ke platformnya bagi Jaksa Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan selama penyelidikan awal terhadap pejabat Israel.

Para pengamat kemudian membandingkan peran Microsoft di Gaza dengan kolaborasi IBM dengan Jerman Nazi pada masa lalu. Mereka menilai Microsoft kini telah tertanam dalam sistem militer dan pengawasan Israel, yang dapat menimbulkan konsekuensi etis dan hukum jangka panjang.

Sebagaimana disimpulkan oleh laporan Alan MacLeod, teknologi Microsoft telah ikut menggerakkan kampanye yang banyak disebut sebagai genosida berbasis AI pertama dalam sejarah, yang menimbulkan pertanyaan mendesak tentang tanggung jawab korporasi, perang digital, dan hak asasi manusia di era kecerdasan buatan.

Sumber berita: Al Mayadeen

Sumber gambar: MintPress News