Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memperingatkan pada Kamis, 9 Oktober 2025, bahwa partai sayap kanannya, Jewish Power (Otzma Yehudit), akan berupaya menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika pemerintah gagal membubarkan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, setelah pelaksanaan gencatan senjata di Gaza.
Pernyataan itu disampaikan hanya beberapa jam sebelum kabinet Netanyahu dijadwalkan menggelar pemungutan suara mengenai rencana gencatan senjata dan pembebasan tawanan sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan tersebut.
“Jika pemerintahan Hamas tidak dibubarkan, atau jika mereka sekadar mengklaim sudah membubarkannya padahal tetap eksis dalam bentuk lain, maka partai Otzma Yehudit akan menjatuhkan pemerintahan,” tegas Ben-Gvir dalam pernyataan tertulis.
Meskipun menyatakan dukungan terhadap pembebasan tawanan Israel, Ben-Gvir menegaskan kembali penolakannya terhadap pembebasan tahanan Palestina. “Kami senang dengan pembebasan semua sandera, tetapi kami akan menolak pembebasan para pembunuh,” katanya, seraya menambahkan bahwa Netanyahu secara pribadi telah menjanjikan kepadanya bahwa Hamas akan dihancurkan.
“Jika hal itu tidak terjadi,” lanjut Ben-Gvir, “kami akan membubarkan pemerintahan.”
Pernyataan Ben-Gvir mencerminkan meningkatnya perpecahan di dalam koalisi pemerintahan Israel, yang kini menghadapi tekanan besar setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata Gaza yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan didukung oleh Netanyahu serta Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.
Kesepakatan tersebut mencakup pembebasan tahanan Palestina dan tawanan Israel, penghentian pertempuran di Gaza, serta penarikan pasukan pendudukan. Namun, kesepakatan itu juga memunculkan perdebatan sengit di kalangan elit politik Israel, terutama karena Netanyahu masih menghadapi serangkaian sidang kasus korupsi yang membayangi kepemimpinannya.
Menteri Kehakiman Yariv Levin, sekutu dekat Netanyahu, memuji kesepakatan itu dalam unggahan di Instagram. Ia berterima kasih kepada Netanyahu “yang memimpin kapal di tengah badai dan membawa kita ke momen bersejarah ini,” serta kepada Trump atas perannya dalam mendorong kesepakatan tersebut.
Levin mengakui bahwa kesepakatan itu datang dengan “harga yang sangat mahal,” terutama pembebasan tahanan Palestina. “Kami akan terus bekerja memastikan Hamas tidak akan pernah kembali memegang senjata dan menguasai Jalur Gaza,” ujarnya.
Namun, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, pemimpin partai sayap kanan Religius Zionis, menentang keras kesepakatan itu, dengan alasan risiko keamanan akibat pembebasan tahanan Palestina.
“Saya merasa sangat bahagia atas kembalinya para sandera, tetapi juga sangat takut terhadap konsekuensi dari mengosongkan penjara dan membebaskan generasi pemimpin teroris berikutnya,” kata Smotrich, yang dikenai sanksi internasional. “Kami tidak dapat ikut merayakan dengan pandangan pendek seperti itu atau memberikan suara mendukung kesepakatan ini.”
Smotrich menegaskan bahwa Israel harus melanjutkan operasi militernya terhadap Hamas bahkan setelah para tawanan dibebaskan. Ia juga menolak unsur dalam rencana AS yang menyerukan jaminan internasional atau langkah menuju pembentukan negara Palestina, dengan menyebutnya sebagai “kembali ke kebijakan gagal masa lalu.”
Menteri Permukiman Orit Strock, sekutu politik Smotrich, menambahkan bahwa bertahan dalam pemerintahan yang menurutnya “berkompromi terhadap keamanan dan tujuan wilayah” adalah sesuatu yang “secara moral mustahil.”
“Saya tidak tahu bagaimana mungkin seseorang secara moral tetap berada dalam pemerintahan yang melakukan Oslo III, mengirim tentara untuk bertempur, lalu berkata — kami menyerah pada tujuan-tujuan itu,” ujarnya kepada situs berita Israel Ynet.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: WION
