Senat Amerika Serikat dari faksi Republik kembali memblokir upaya terbaru Partai Demokrat untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam mengobarkan perang melawan Iran pada Rabu, 15 April 2026. Melalui pemungutan suara yang berakhir dengan hasil 52 banding 47, upaya tersebut gagal mencapai ambang batas yang diperlukan. Sebagian besar suara terbagi berdasarkan garis partai, di mana seluruh Republikan—didukung oleh Demokrat John Fetterman—menolak pembatasan tersebut, sementara kubu Demokrat yang didukung oleh Rand Paul dari Republik memberikan suara setuju. Ini menandai kegagalan keempat kalinya bagi Demokrat dalam beberapa pekan terakhir untuk mengaktifkan kembali kendali Kongres atas kekuasaan perang.
Meskipun blokade legislatif tetap solid, tanda-tanda ketidakpuasan mulai muncul di internal Republik saat perang memasuki minggu ketujuh. Para pemilih mulai memberikan tekanan besar akibat lonjakan harga energi yang tak terkendali. Senator Josh Hawley mendesak adanya “strategi keluar” untuk mengakhiri konflik demi menekan harga bahan bakar, sementara Senator Mike Rounds mengingatkan pemerintah bahwa Trump menghadapi batas waktu legal pada 1 Mei mendatang. Berdasarkan hukum, presiden harus menarik pasukan atau meminta perpanjangan resmi jika operasi militer melampaui 60 hari tanpa persetujuan legislatif.
Dampak ekonomi perang ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dengan harga minyak melampaui 100 dolar per barel dan biaya gas alam melonjak lebih dari 80%. Kondisi ini diperparah dengan meroketnya harga pupuk yang sangat membebani para petani Amerika. Di tengah situasi tersebut, Direktur Kantor Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, menyatakan dalam pendengaran dengan DPR bahwa pemerintah belum siap mengajukan permintaan anggaran resmi untuk pendanaan perang. Vought menolak memberikan estimasi kasar mengenai biaya yang dibutuhkan, meskipun pembicaraan mengenai angka tersebut terus bergulir di balik layar.
Sebelumnya, Pentagon dikabarkan telah meminta persetujuan Gedung Putih untuk mengajukan dana tambahan sebesar 200 miliar dolar kepada Kongres pada Maret lalu guna mendanai kampanye militer di Iran. Namun, permintaan dana dalam skala raksasa ini diprediksi akan memicu pertempuran politik yang sengit. Dengan dukungan publik yang masih lemah dan kritik tajam dari Demokrat yang menganggap perang ini tidak sah, kubu Republik di Senat kini berada dalam posisi sulit untuk merumuskan strategi legislatif yang mampu menembus batas 60 suara guna mengamankan pendanaan perang tersebut di masa depan.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Newswire
