Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan keluhan resmi kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB melalui misi tetapnya di New York pada Senin, 26 Januari 2026. Pemerintah Beirut mendesak Dewan Keamanan untuk memaksa pemerintah pendudukan Israel melaksanakan Resolusi 1701 secara penuh, mengumumkan penghentian permusuhan, menarik pasukan hingga ke luar perbatasan yang diakui, menghentikan segala bentuk pelanggaran, serta membebaskan para tahanan. Keluhan tersebut mencakup tiga tabel terperinci yang mendokumentasikan pelanggaran harian kedaulatan Lebanon selama bulan Oktober, November, dan Desember 2025, dengan total mencapai 2.036 pelanggaran. Kementerian Luar Negeri Lebanon meminta agar dokumen tersebut diedarkan sebagai dokumen resmi PBB kepada seluruh negara anggota sebagai bukti nyata pelanggaran kewajiban entitas Israel terhadap hukum internasional dan kesepakatan gencatan senjata.
Di tengah eskalasi ini, Presiden Lebanon Joseph Aoun menyatakan bahwa tentara Lebanon terus menjalankan tugasnya secara penuh di wilayah selatan Sungai Litani, meskipun serangan Israel tetap berlangsung. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh pembebasan wilayah tanah air dan berdiri bersama keluarga para syuhada. Beliau menyoroti bahwa tentara pendudukan terus melanjutkan agresi terhadap Lebanon dengan menargetkan kawasan sipil, yang mengakibatkan gugurnya warga, jatuhnya korban luka, serta kerugian material yang signifikan. Isu krusial ini turut menjadi bahan diskusi bagi para ahli dari Beirut, termasuk peneliti hubungan internasional Hassan Al-Zein dan pakar militer serta strategis Brigadir Jenderal Bahaa Halal, yang membedah dampak strategis dari pengabaian resolusi internasional oleh pihak agresor.
Kedutaan Besar Iran di Beirut juga mengeluarkan kecaman keras atas serangan udara Israel yang terus berlanjut di wilayah Lebanon selatan dan Lembah Bekaa. Melalui pernyataan di platform X, Kedutaan Besar Iran mendeskripsikan serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon yang telah mengakibatkan gugurnya puluhan orang. Pernyataan tersebut menekankan bahwa pembantaian warga sipil yang tidak berdosa dan upaya untuk menormalkan serangan-serangan ini tidak akan mengubah fakta bahwa tindakan tersebut adalah kejahatan keji. Kedutaan Besar Iran menambahkan bahwa agresi ini justru akan memperkuat kesadaran rakyat Lebanon akan besarnya ancaman Zionis dan meningkatkan tekad mereka untuk melakukan perlawanan.
Kementerian Luar Negeri Lebanon menegaskan bahwa ribuan pelanggaran yang terjadi selama tiga bulan terakhir merupakan bukti pelanggaran nyata terhadap integritas wilayah mereka serta kewajiban entitas Israel di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Namun, di sisi lain, entitas Israel dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat terus memberikan tekanan politik dan militer selama beberapa bulan terakhir dengan tujuan utama melucuti senjata perlawanan Lebanon. Situasi ini menunjukkan adanya perang terbuka yang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di jalur diplomatik internasional, di mana Lebanon berusaha mempertahankan hak kedaulatannya di hadapan proyek penjajahan yang didukung oleh kekuatan Barat.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Al Jazeera
