Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, melakukan kunjungan emosional ke makam tokoh pemimpin perlawanan, Sayyid Hassan Nasrallah, setibanya di Beirut pada Kamis, 8 Januari 2026. Dalam pidatonya, Araqchi menyampaikan salam takzim dari pemerintah dan seluruh rakyat Iran bagi mereka yang berjuang menegakkan kebenaran. Ia menegaskan bahwa Republik Islam Iran akan terus mendukung tujuan luhur perlawanan dalam menghadapi pendudukan serta keangkuhan entitas Zionis, seraya menyerukan pembebasan penuh wilayah Lebanon yang masih diduduki.
Araqchi menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungannya adalah mengadakan konsultasi dengan para pejabat Lebanon mengenai ancaman Israel yang telah mencapai tingkat bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mencatat bahwa dalam dua tahun terakhir, tujuh negara di kawasan, termasuk Iran dan Lebanon, telah menjadi sasaran serangan Israel. Araqchi juga menyoroti pelanggaran berulang terhadap kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan tahun lalu. Menanggapi ancaman Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Araqchi menegaskan dengan nada bicara yang kokoh: “Kami tidak mencari perang, tetapi kami sangat siap menghadapinya jika dipaksakan. Upaya serangan mereka di masa lalu telah gagal, dan mengulanginya hanya akan membawa hasil yang sama.” Ia menambahkan bahwa pintu negosiasi hanya terbuka jika didasarkan pada rasa hormat, bukan pada dikte sepihak.
Selain agenda keamanan, misi ini membawa dimensi ekonomi yang kuat. Araqchi yang didampingi delegasi ekonomi berencana bertemu dengan Menteri Ekonomi Lebanon untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan mengeksplorasi potensi hubungan di bidang budaya, sains, dan peradaban yang belum tergarap maksimal. Iran memandang kedaulatan, kesatuan nasional, dan integritas wilayah Lebanon sebagai pilar stabilitas kawasan, dan Araqchi berterima kasih kepada Khalil Hamdan (wakil Ketua Parlemen Nabih Berri) atas sambutan hangat yang menunjukkan eratnya persahabatan kedua negara.
Di sisi lain, situasi politik domestik Lebanon memanas saat pemerintah mengadakan sidang kabinet pertama tahun ini di Istana Kepresidenan di bawah pimpinan Presiden Joseph Aoun. Agenda krusial dalam sidang tersebut adalah meninjau laporan militer terkait isu persenjataan di selatan Sungai Litani. Meski kabinet memuji upaya Angkatan Darat Lebanon dan berkomitmen mempercepat rencana keamanan di wilayah selatan serta mulai menyusun rencana untuk wilayah utara Litani, ketegangan muncul dari dalam kabinet. Para menteri yang mewakili Partai Pasukan Lebanon (Lebanese Forces) dan Partai Kataeb menyatakan keberatan serta protes keras karena pemerintah dianggap gagal menetapkan jadwal pasti dimulainya fase kedua operasi keamanan, yang menurut mereka sangat penting di tengah ancaman agresi yang terus mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Times of Israel
