Kelompok peretas internasional “Hanzala” mengumumkan keberhasilan operasi intelijen tingkat tinggi dengan mengungkap identitas Mehrdad Rahimi, seorang perwira senior Mossad yang diduga menjadi penghubung utama antara intelijen Israel dan jaringan perusuh di Iran. Hanzala merilis foto dan video pemantauan langsung di depan rumah Rahimi, membuktikan bahwa perwira tersebut berada di bawah pengawasan ketat. Lebih jauh lagi, kelompok ini mengeklaim telah meretas ponsel aman milik Rahimi, yang berujung pada identifikasi seluruh individu dalam jaringan perusuh di Iran. Pernyataan Hanzala menegaskan bahwa tidak ada perwira senior Mossad yang kebal dari jangkauan informasi mereka, dan identitas agen-agen Israel kini telah sepenuhnya teridentifikasi.
Di sisi lain, narasi ancaman terhadap Iran semakin menguat melalui kampanye psikologis yang dipimpin oleh Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Dalam retorika terbarunya, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberikan “pukulan yang sangat keras” jika Iran tidak tunduk pada tekanan internasional. Ia secara terbuka menjanjikan dukungan militer penuh kepada Israel jika Tel Aviv memutuskan untuk menyerang Iran. Posisi agresif ini juga didukung oleh Senator Republik, Lindsey Graham, yang memperkuat narasi bahwa konfrontasi langsung dengan Iran diperlukan untuk mempertahankan hegemoni Amerika di kawasan tersebut. Analisis pakar dalam program “Image Reversal” menunjukkan bahwa kampanye media Barat saat ini sengaja menyuntikkan intimidasi sistematis guna menggambarkan Iran sebagai target militer berikutnya.
Menanggapi eskalasi ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memperkuat penghormatan terhadap Piagam PBB. Merujuk pada serangan AS terhadap Venezuela, Baghaei menegaskan bahwa intervensi eksternal melalui kekuatan atau paksaan ekonomi adalah pelanggaran terang-terangan terhadap Pasal 2, Ayat 4 Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain. Ia menekankan bahwa masalah utama yang dihadapi dunia saat ini bukanlah sifat pemerintahan suatu negara, melainkan apakah sebuah negara anggota PBB berhak menentukan nasib politik negara lain melalui pencekikan ekonomi atau operasi intelijen terselubung.
Baghaei menambahkan bahwa sejak tahun 1947, kebijakan luar negeri AS secara konsisten menggunakan perang terbuka, operasi intelijen rahasia, dan sanksi ilegal yang sering kali berakhir dengan konflik berdarah dan penderitaan warga sipil. Iran menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar Piagam PBB tetap menjadi dokumen hukum internasional yang hidup, bukan sekadar kertas yang diabaikan. Pihak Iran memperingatkan bahwa setiap agresi militer hanya akan menyulut “api kemarahan” yang pada akhirnya akan membakar para pelakunya sendiri.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Jerusalem Post
