Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, mengungkap sebuah rencana yang sangat meresahkan berdasarkan laporan intelijen terkait kesepakatan rahasia antara wilayah separatis Somaliland dengan Israel. Dalam sebuah wawancara pers pada Jumat, 2 Januari 2026, Presiden Mohamud membeberkan bahwa otoritas Somaliland telah sepakat untuk menampung pemukiman kembali pengungsi Palestina dan menyediakan lahan bagi pangkalan militer Israel. Sebagai imbalannya, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia tersebut dijanjikan akan mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Tel Aviv.
Presiden Mohamud menilai upaya Israel untuk memberikan pengakuan diplomatik kepada Somaliland sebagai langkah yang sangat aneh dan tidak terduga. Ia juga mengungkapkan bahwa Somaliland telah menyetujui untuk bergabung dalam Abraham Accords, sebuah kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel yang ditandatangani oleh sejumlah negara Arab pada tahun 2020. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari ambisi besar Israel untuk mengamankan kendali atas jalur perairan yang sangat strategis, mulai dari Laut Merah, kawasan Teluk, hingga Teluk Aden. Pengakuan terhadap Somaliland dipandang tidak lebih dari sekadar kedok untuk melegalkan kehadiran militer Israel di wilayah yang sangat vital bagi perdagangan dunia tersebut.
Lebih lanjut, Presiden Somalia menegaskan bahwa kehadiran Israel di kawasan itu bukan untuk membawa perdamaian, melainkan upaya untuk memindahkan warga Palestina secara paksa dari tanah mereka ke Somalia. Ia memperingatkan bahwa langkah ini berisiko besar menyeret konflik yang saat ini tengah membara di Palestina, Suriah, dan Lebanon langsung ke jantung Tanduk Afrika. Pemerintah Somalia menyatakan kekhawatiran mendalam bahwa pembangunan pangkalan militer Israel dan relokasi paksa warga Palestina hanya akan memicu eskalasi konflik yang lebih luas di wilayah tersebut.
Presiden Mohamud menekankan bahwa selama ini Somalia tidak pernah menyerang atau menciptakan masalah bagi Israel, sehingga ia menuntut agar Israel tidak membawa masalahnya ke wilayah mereka. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah Somalia selalu berupaya menyelesaikan perselisihan dengan wilayah utara atau Somaliland secara damai tanpa tekanan diplomatik maupun militer. Oleh karena itu, skema rahasia ini dianggap sebagai penghinaan terhadap hukum internasional dan kedaulatan Somalia. Pemerintah dan rakyat Somalia secara tegas menolak rencana tersebut karena dinilai mengancam stabilitas keamanan regional dan mengabaikan hak-hak dasar bangsa Palestina.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Anadolu Agency
