Kondisi keamanan di Yaman Selatan berada di titik kritis seiring meningkatnya konfrontasi politik dan militer antara faksi-faksi yang bertikai pada Kamis, 1 Januari 2026. Panglima Tertinggi Pasukan Sabuk Keamanan (Security Belt Forces), Mohsen Al-Wali, menyatakan kesiapan penuh pasukannya untuk menjalankan instruksi dari pimpinan politik Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung Uni Emirat Arab (UEA). Dalam pertemuan keamanan di Aden, Al-Wali menegaskan bahwa pasukannya akan tetap berada di baris terdepan untuk membela kedaulatan wilayah Selatan, terutama di wilayah strategis seperti Aden, Lahj, Abyan, serta Pulau Socotra dan Mayyun.
Ketegangan ini mencapai puncaknya setelah Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan (PLC) yang didukung Arab Saudi, Rashad Al-Alimi, secara resmi membatalkan perjanjian pertahanan bersama dengan Uni Emirat Arab. Langkah drastis ini diambil menyusul aksi STC yang mengambil alih kontrol di provinsi Hadhramaut dan Al-Mahra, yang oleh kubu Al-Alimi dan Aliansi Suku Hadhramaut dianggap sebagai sebuah “kudeta” terhadap kesepakatan-kesepakatan sebelumnya.
Perseteruan ini juga merembet ke sektor transportasi vital. Pemerintah Yaman di bawah PLC membantah telah mengeluarkan perintah penutupan Bandara Internasional Aden. Namun, Menteri Transportasi Abdul Salam Hamid, yang berafiliasi dengan STC, justru memerintahkan penutupan total bandara tersebut. Hamid menolak instruksi pemerintah untuk hanya membatasi penerbangan ke Riyadh dan Jeddah, dan lebih memilih menghentikan seluruh aktivitas penerbangan. Pemerintah pusat menuding langkah STC tersebut tidak bertanggung jawab dan hanya akan memperburuk penderitaan warga sipil serta menghambat akses bantuan kemanusiaan.
Di Hadhramaut, dinamika massa menunjukkan keterbelahan yang dalam. Di kota Seiyun, pendukung STC melanjutkan aksi duduk yang telah berlangsung selama 27 hari berturut-turut, menuntut deklarasi segera “Negara Arab Selatan” yang berdaulat penuh. Sebaliknya, di kota Mukalla, terjadi demonstrasi massa yang justru menyampaikan terima kasih kepada Arab Saudi karena dianggap berhasil menghentikan eskalasi STC dan mencegah kelompok tersebut menguasai penuh seluruh wilayah provinsi Hadhramaut.
Konflik ini mencerminkan keretakan yang semakin nyata di dalam koalisi pendukung pemerintah Yaman, di mana kepentingan Uni Emirat Arab melalui STC berbenturan langsung dengan strategi Arab Saudi yang mendukung Dewan Kepemimpinan Kepresidenan. Jika eskalasi ini terus berlanjut tanpa adanya de-eskalasi yang efektif, Yaman Selatan terancam terjerumus ke dalam perang saudara baru di tengah situasi ekonomi yang sudah sangat rapuh di awal tahun 2026 ini.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Al Jazeera
