Anggota Blok Kesetiaan pada Perlawanan dari Hizbullah, Ali Fayyad, menyatakan bahwa partainya siap berdiskusi “dari posisi positif” mengenai isu-isu yang diperlukan agar negara Lebanon dapat menegaskan otoritasnya. Namun, ia menekankan bahwa langkah ini hanya dapat terwujud jika pihak musuh benar-benar berkomitmen pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Pernyataan tersebut disampaikan Fayyad saat mengunjungi Patriark Maronit Bechara Boutros al-Rai di kursi patriarkal Bkerke pada Rabu, 31 Desember 2025.

Fayyad menegaskan bahwa Israel “tidak pernah mematuhi” ketentuan gencatan senjata yang berlaku sejak November 2024, sementara Lebanon telah sepenuhnya memenuhi komitmennya. Ia juga mengklarifikasi bahwa cakupan Resolusi 1701 hanya berlaku untuk wilayah di selatan Sungai Litani, sedangkan urusan di utara sungai tersebut merupakan murni masalah internal Lebanon yang berdaulat. Dalam kunjungan tersebut, Fayyad didampingi oleh delegasi Hizbullah yang mencakup MP Raed Berro serta anggota biro politik lainnya.

Pernyataan diplomatik ini muncul di tengah gelombang baru serangan udara Israel yang menghantam Lebanon selatan pada hari yang sama. Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa pesawat tempur Israel menyerang wilayah Tebna di distrik Sidon serta Wadi Houmine di kawasan Iqlim al-Tuffah. Di Iqlim al-Tuffah saja, sedikitnya tercatat enam serangan udara yang merusak stabilitas wilayah tersebut.

Eskalasi pada pengujung tahun ini merupakan bagian dari pola agresi Israel yang terus meningkat selama sepekan terakhir. Insiden paling serius terjadi pada 22 Desember, ketika serangan udara Israel menargetkan sebuah kendaraan di distrik Sidon dan menewaskan tiga orang, termasuk seorang tentara Angkatan Darat Lebanon. Sebelumnya, pada 21 Desember, seorang warga sipil tewas akibat serangan drone di kota Yater, yang diikuti oleh serangan serupa di al-Taybeh dan Blida.

Data dari UNIFIL memperkuat klaim Lebanon mengenai pelanggaran sistematis oleh Israel. Sejak gencatan senjata dimulai pada November 2024, Israel tercatat telah melakukan lebih dari 7.500 pelanggaran ruang udara dan hampir 2.500 pelanggaran wilayah darat. Situasi ini menciptakan tekanan besar bagi stabilitas Lebanon di awal tahun 2026, di mana penegasan otoritas negara menjadi tantangan pelik di tengah ancaman militer yang terus berlangsung.

Sumber berita: Al Mayadeen

Sumber gambar: LBCI