Di tengah perdebatan mengenai implementasi tahap kedua kesepakatan Gaza, pimpinan Hamas di Jalur Gaza, Khalil al-Hayya, menegaskan bahwa misi pasukan internasional harus dibatasi hanya pada pemeliharaan gencatan senjata serta pemisahan kedua pihak di perbatasan Jalur Gaza. Pernyataan ini muncul di saat sumber-sumber di entitas Israel menyatakan bahwa Tel Aviv tidak akan melangkah ke tahap kedua perjanjian sebelum memastikan bahwa tugas pasukan internasional mencakup pelucutan senjata Hamas dan pencegahan pembangunan kembali kekuatan perlawanan di Gaza.
Dalam konteks ini, Tom Barak berada di Tel Aviv dengan misi mencegah kawasan tergelincir ke perang terbuka serta membahas mekanisme pelaksanaan tahap kedua kesepakatan Gaza. Media Israel melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut mulai kehilangan kesabaran, dan agenda pertemuan yang akan datang antara Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan ditentukan berdasarkan laporan yang dibawa Barak dari Tel Aviv.
Meski demikian, di kalangan pejabat dan analis Israel sendiri berkembang keyakinan bahwa melangkah ke tahap kedua kesepakatan Gaza tampak hampir mustahil. Hambatan utama dimulai dari tuntutan pendudukan terkait pelucutan senjata perlawanan, hingga perbedaan pandangan mendasar mengenai peran pasukan internasional di Jalur Gaza.
Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, dalam wawancaranya dengan Al-Alam TV, menyatakan bahwa saat ini terlihat dua proses yang sangat jelas. Pertama, Israel berusaha menggagalkan masuk ke tahap kedua kesepakatan karena ingin mempertahankan pendudukannya di Gaza, bahkan merencanakan perluasan wilayah yang dikuasainya. Kedua, gagasan tentang pasukan stabilisasi internasional telah bergeser dari misi penjaga perdamaian menjadi kekuatan dengan agenda lain, sesuatu yang menurutnya sama sekali tidak dapat diterima oleh rakyat Palestina.
Isu pasukan internasional pun menjadi salah satu hambatan terbesar dalam tahap kedua perjanjian. Sementara pendudukan Israel memandang pasukan tersebut sebagai alat untuk mengendalikan Jalur Gaza, melucuti senjata perlawanan, dan mencegah kebangkitannya kembali, Hamas menolak keras tafsir tersebut. Khalil al-Hayya menegaskan bahwa peran pasukan internasional, jika ada, semata-mata terbatas pada pengawasan gencatan senjata dan pemisahan pasukan di garis perbatasan Gaza.
Pakar urusan Israel, Ismat Mansour, menilai bahwa Benjamin Netanyahu terus-menerus menciptakan hambatan yang menghalangi penerapan kesepakatan secara literal. Menurutnya, Netanyahu memberlakukan syarat-syarat mustahil serta berupaya mengulur waktu dan mengosongkan setiap tahap dari substansinya, meskipun keberlangsungan perjanjian justru bergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati.
Ia menambahkan bahwa transisi menuju tahap kedua seharusnya dimulai dengan kesepahaman mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun hingga kini, definisi hak-hak tersebut masih sangat berbeda antara pihak pendudukan dan perlawanan Palestina.
Hak dan kewajiban inilah yang terus dihindari oleh Netanyahu. Jika kewajiban tahap pertama berhasil dilaluinya tanpa gejolak besar, maka kewajiban tahap kedua dianggap sebagai tantangan paling berat dan menentukan, yang berpotensi membawanya ke titik akhir perjanjian—atau justru menggagalkannya sepenuhnya.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Al Jazeera
