Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada Jumat, 21 November 2025, menegaskan bahwa Moskow meyakini kerja sama nuklir damai dengan Iran harus dilakukan setara dengan negara non-nuklir lainnya. Zakharova menambahkan melalui pernyataan yang dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Rusia: “Kami meyakini bahwa kerja sama nuklir damai dengan Iran harus dilakukan secara setara dengan negara-negara non-nuklir lain yang mematuhi kewajibannya berdasarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Kami berharap negara lain mengikuti contoh kami.”
Menurutnya, pemungutan suara di Dewan Gubernur IAEA yang diprakarsai Jerman, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat merupakan “langkah provokatif blok Barat” dan pukulan serius terhadap kepercayaan internasional pada sistem pengamanan badan tersebut dan rezim non-proliferasi nuklir global.
Kementerian Luar Negeri Iran sebelumnya menilai keputusan Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional mengenai program nuklir damai Iran — yang diadopsi Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Inggris — sebagai tindakan ilegal dan tidak dapat dibenarkan.
Duta Besar Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, juga mengkritik resolusi tersebut. Dalam wawancara dengan RIA Novosti, ia menegaskan bahwa langkah Barat telah membawa diplomasi nuklir dengan Iran ke jalan buntu, dan bahwa mereka bertanggung jawab atas kondisi ini. Ia menyatakan bahwa konsekuensi dari keputusan Dewan Gubernur akan terlihat dalam waktu dekat.
Ulyanov juga mengatakan bahwa Teheran telah memberitahu Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengenai pembatalan kesepahaman yang dikenal sebagai Cairo Understanding, yang mengatur akses inspeksi ke sejumlah fasilitas nuklir Iran. “Situasi secara praktis telah mencapai kebuntuan total, dan tanggung jawabnya berada pada troika Eropa serta Amerika Serikat,” ujarnya. “Mereka terus menyatakan bahwa ‘ini bukan akhir diplomasi’, namun tindakan mereka justru membawa diplomasi ke titik akhir.”
Ia menambahkan bahwa keputusan Dewan Gubernur semacam itu tidak akan muncul apabila diplomasi berjalan sukses, dan menggambarkannya sebagai langkah yang jauh dari praktik politik yang konstruktif. Saat ditanya mengenai kemungkinan inisiatif baru Rusia, ia menyebut perlunya evaluasi situasi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah yang akan diambil.
Dewan Gubernur IAEA pada 20 November 2021 mengadopsi resolusi terhadap program nuklir damai Iran melalui pemungutan suara: 19 mendukung, 12 abstain, dan 3 menolak. Resolusi tersebut menyerukan Iran mematuhi resolusi Dewan Keamanan yang telah dicabut melalui Resolusi 2231, serta memberikan informasi penuh mengenai cadangan uranium yang diperkaya dan fasilitas pengawasan.
Republik Islam Iran menggambarkan resolusi itu sebagai upaya manipulatif bagi negara-negara pengusungnya untuk menutupi kegagalan mekanisme snapback di Dewan Keamanan PBB.
Perwakilan tetap Iran di Wina, Reza Najafi, menyatakan bahwa Amerika Serikat dan tiga negara Eropa berupaya mengabaikan fakta bahwa fasilitas nuklir yang berada di bawah pengamanan internasional sebelumnya menjadi sasaran serangan. “Situasi saat ini sama sekali tidak normal,” ujarnya, sambil menuduh negara-negara tersebut tetap mengajukan tuntutan tidak berdasar kepada Iran dengan sikap yang dinilai arogan dan tidak bertanggung jawab.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Nournews
