Majalah Israel 972+ menerbitkan laporan yang menyoroti situasi pascagencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang ternyata tidak membawa perdamaian sejati, melainkan menandai pergeseran strategi Israel menuju bentuk pendudukan terselubung serta pembagian geografis dan politik baru di Jalur Gaza.
Sejak perjanjian gencatan senjata antara kedua pihak mulai berlaku, pemerintahan Trump memujinya sebagai awal dari babak baru di Gaza. Dalam pidatonya di Knesset awal bulan ini, Presiden Trump menyatakan bahwa “setelah bertahun-tahun perang tanpa henti dan ancaman yang selalu mengintai, kini langit tenang, senjata diam, sirene berhenti, dan matahari bersinar di tanah suci yang akhirnya damai.” Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Di balik retorika damai itu, Israel tengah menegakkan pola kontrol baru atas Gaza yang menciptakan struktur pendudukan permanen dengan wajah administratif.
Melalui apa yang disebut sebagai “Garis Kuning”, Israel telah membagi Jalur Gaza menjadi dua bagian: Gaza Barat yang mencakup 42 persen wilayah dan masih berada di bawah kendali Hamas dengan lebih dari dua juta penduduk, serta Gaza Timur yang mencakup 58 persen wilayah dan telah sepenuhnya dikosongkan dari warga sipil, kini dikontrol oleh tentara Israel bersama empat milisi yang berafiliasi dengannya. Dalam rencana awal Trump, garis ini dimaksudkan sebagai penanda sementara dalam tahap pertama penarikan bertahap pasukan Israel dan penyerahan kendali wilayah kepada pasukan penjaga perdamaian internasional. Namun yang terjadi, pasukan Israel justru memperkuat posisinya di lapangan dengan membangun tanggul, benteng, dan penghalang beton yang mempertegas garis pemisah tersebut, menunjukkan bahwa pendudukan bersifat tetap.
Gaza Barat kini menyerupai Lebanon Selatan, yang tetap menjadi sasaran serangan berkala meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah sejak November lalu. Sejak dimulainya jeda tempur di Gaza, serangan udara Israel, tembakan drone, dan rentetan peluru senapan mesin terus menargetkan warga sipil hampir setiap hari dengan dalih mencegah serangan atau membalas tembakan yang diklaim diarahkan ke tentara Israel. Menurut catatan media lokal, serangan-serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 200 warga Palestina, termasuk puluhan anak-anak.
Israel juga tetap memberlakukan pembatasan ketat terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza Barat. Selama dua puluh hari pertama setelah gencatan senjata, rata-rata hanya 95 truk bantuan yang diizinkan masuk setiap hari—jauh di bawah jumlah 600 truk per hari sebagaimana tercantum dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sebagian besar warga telah kehilangan tempat tinggal, namun Israel tetap menolak izin masuk bagi tenda, karavan, dan rumah prefabrikasi menjelang datangnya musim dingin.
Sementara itu, Gaza Timur berubah menjadi hamparan puing-puing. Saksi mata melaporkan suara ledakan dan penghancuran bangunan yang terus terjadi. Tentara Israel bersama kontraktor swasta terus meratakan sisa bangunan, menyisakan hanya permukiman kecil milik geng-geng bersenjata yang hidup di bawah perlindungan militer Israel, dilengkapi kendaraan, senjata, dan fasilitas yang tidak dimiliki warga sipil Gaza. Menteri Pertahanan Yisrael Katz bahkan secara terbuka menyatakan telah mengizinkan penggunaan peluru tajam terhadap siapa pun yang mendekati tembok perbatasan, termasuk mereka yang hanya berusaha kembali ke rumahnya sendiri.
Rencana awal pemerintahan Trump menyebutkan bahwa wilayah-wilayah di bawah kendali penuh Israel akan menjadi prioritas utama dalam proses rekonstruksi, sementara kawasan lain akan dibiarkan tetap hancur hingga Hamas menyerahkan seluruh senjatanya dan mengakhiri pemerintahannya. Rencana ini memperdalam perpecahan internal Gaza dan sejalan dengan pernyataan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, yang menggambarkan situasi tersebut sebagai “solusi dua negara di dalam Gaza itu sendiri.” Menurut laporan 972+, Israel bermaksud membangun kembali Rafah dan beberapa area kecil di Gaza Timur yang dikuasai milisi pro-Israel, sementara sebagian besar wilayah timur akan dijadikan zona penyangga luas dan tempat pembuangan puing-puing hasil penghancuran.
Dalam praktiknya, ini berarti hanya Gaza Timur yang akan mengalami pembangunan terbatas di bawah kendali militer Israel, sedangkan Gaza Barat akan terus dibiarkan dalam kondisi kehancuran dan kekurangan sebagai bentuk tekanan terhadap Hamas. Rencana ini secara langsung berkaitan dengan pernyataan mantan Perdana Menteri Ehud Olmert, yang menyebut wilayah Rafah yang dikendalikan Israel sebagai “kamp konsentrasi” karena menjadi tempat penahanan besar-besaran bagi warga Gaza yang tidak diizinkan kembali ke bagian lain wilayah tersebut.
Di sisi lain, Hamas berupaya memulihkan kontrolnya atas Gaza Barat dan mengembalikan ketertiban setelah dua tahun agresi yang menyebabkan keruntuhan sosial. Begitu gencatan senjata berlaku, Hamas meluncurkan operasi keamanan besar-besaran untuk mengejar para kolaborator dan geng bersenjata yang diduga bekerja sama dengan Israel. Kampanye ini berujung pada eksekusi delapan orang yang dituduh berkhianat, serta bentrokan sengit dengan keluarga Daghmoush di Gaza, yang berfungsi sebagai peringatan bagi kelompok lain untuk menyerahkan senjata mereka.
Langkah keras Hamas tersebut ditafsirkan sebagai upaya menegaskan kembali kekuasaannya, menumbuhkan rasa aman di tengah kekacauan, serta mengirimkan pesan kepada dunia bahwa meski menderita kerugian besar selama perang, Hamas belum kalah dan tidak bisa dikesampingkan dari pembicaraan tentang masa depan Gaza. Namun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memanfaatkan situasi ini untuk membenarkan kembali tekanan militer terhadap Gaza, menuduh Hamas melakukan pembunuhan terhadap warga sipil dan menolak mengembalikan jenazah sandera Israel.
Netanyahu berupaya meyakinkan Presiden Trump agar mengizinkan dilanjutkannya operasi militer dengan dalih menekan Hamas. Sementara itu, Trump yang masih menikmati popularitas politik karena keberhasilan mempertahankan gencatan senjata, sejauh ini menahan diri agar tidak terlihat kalah oleh Netanyahu. Namun para pengamat menilai Netanyahu sedang menunggu saat ketika Washington kehilangan fokus dan memberi keleluasaan penuh bagi Israel untuk melanjutkan kebijakan militernya.
Israel kini berencana menjadikan Rafah sebagai pusat proyek “rekonstruksi” yang hanya diperuntukkan bagi warga Gaza yang bersedia hidup di bawah kendali langsungnya. Wilayah itu dikuasai oleh milisi Yasser Abu Shabab, kelompok yang disebut berafiliasi dengan ISIS dan mendapat perlindungan serta pendanaan dari Israel. Meskipun demikian, banyak warga Palestina menolak untuk pindah ke Rafah karena khawatir Israel akan memaksa mereka menyeberang ke Mesir jika operasi militer kembali dilanjutkan. Bahkan saat Israel menyiapkan rencana pembangunan di Rafah, pasukannya masih terus menghancurkan rumah dan bangunan yang tersisa di daerah tersebut.
Menurut laporan 972+, proyek yang disebut “Rafah Baru” itu hanyalah upaya kosmetik untuk menampilkan citra seolah Gaza telah pulih, padahal pada dasarnya menciptakan wilayah terbatas dengan pengawasan militer penuh. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich bahkan pernah mengatakan bahwa warga Gaza “harus merasa tidak punya harapan dan akhirnya mencari kehidupan baru di tempat lain.”
Hamas sebenarnya telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan sebagian senjata ofensifnya, menyerahkan kendali administratif kepada komite teknokrat, dan menerima pengawasan pasukan keamanan Palestina yang dilatih di Mesir dan Yordania di bawah perlindungan misi internasional. Namun Netanyahu menolak masuknya 5.500 petugas polisi Palestina, menolak pengerahan pasukan stabilisasi dari Turki dan Qatar, serta menghalangi pembentukan komite administratif tersebut.
Dengan dalih perlucutan senjata, Israel mempertahankan pembenarannya untuk tidak membuka kembali Gaza Barat dan terus mengontrol wilayah itu secara militer. Hamas bahkan mengusulkan model perlucutan senjata mirip Irlandia Utara, di mana senjata disimpan di gudang dan pertempuran dihentikan total selama satu atau dua dekade, sampai pendudukan berakhir. Beberapa negara seperti Inggris, Mesir, dan Arab Saudi mendukung pendekatan ini karena memahami kompleksitas politik di Gaza.
Namun Israel bersikeras menuntut perlucutan total dan segera, sebuah posisi yang oleh 972+ disebut sebagai jebakan politik yang dirancang agar Hamas tidak mungkin memenuhinya, sehingga Israel dapat mempertahankan alasan untuk terus menduduki Gaza. Selama tentara Israel masih berada di wilayah itu dan pengepungan belum diakhiri, selalu akan ada pihak yang merasa terdorong untuk melawan, dan Israel akan terus menggunakan perlawanan itu sebagai dalih untuk mengebom Gaza kembali.
Israel telah menghabiskan hampir dua tahun, sekitar 100 miliar dolar, dan kehilangan lebih dari 470 tentaranya untuk menghancurkan Gaza. Netanyahu dengan bangga menyatakan bahwa Israel “menghancurkan lebih banyak rumah di Gaza agar warga Palestina tidak punya tempat untuk kembali.” Kini, setelah gagal mencapai pengusiran massal melalui kekuatan militer langsung, Israel berusaha mencapai tujuan yang sama melalui strategi keputusasaan yang diciptakan secara sistematis — menggunakan reruntuhan, blokade, dan kekerasan administratif untuk mendorong eksodus perlahan dari wilayah tersebut.
Kebijakan Israel setelah gencatan senjata bukanlah penghentian perang, melainkan transformasi perang menjadi sistem kontrol baru. Kekerasan yang sebelumnya dilakukan dengan senjata kini digantikan oleh kekerasan struktural: melalui tembok, blokade, kelangkaan, dan birokrasi yang menindas. Pendudukan militer telah berganti rupa menjadi pendudukan sipil, dan kebijakan pemusnahan etnis yang dulu terbuka kini berjalan dalam diam — terencana, bertahap, dan disamarkan di balik proyek rekonstruksi yang sesungguhnya adalah alat penjajahan baru.
Sumber berita: 972+
Sumber gambar: Al Jazeera
