Hizbullah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jenderal Joseph Aoun, Ketua Parlemen Nabih Berri, Perdana Menteri Nawaf Salam, serta kepada rakyat Lebanon, menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan nasional dan penolakannya secara tegas terhadap setiap upaya menyeret Lebanon ke dalam putaran negosiasi baru yang hanya melayani kepentingan musuh Zionis dan tujuan agresifnya.
Partai tersebut menegaskan bahwa deklarasi gencatan senjata pada 27 November 2024, yang dikeluarkan setelah agresi Israel terhadap Lebanon, merupakan bagian dari pelaksanaan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB dan mewajibkan pihak musuh untuk mundur ke belakang Garis Biru. Namun, entitas Israel seperti biasa terus melakukan pelanggaran melalui darat, laut, dan udara, mengabaikan semua seruan untuk menghentikan serangan serta terus melanggar kedaulatan Lebanon tanpa hukuman.
Dalam pernyataannya, Hizbullah menyoroti bahwa keputusan pemerintah yang tergesa-gesa terkait “eksklusivitas senjata” telah memberi peluang bagi musuh untuk mengeksploitasi situasi dan kembali mengangkat isu perlucutan senjata perlawanan. Langkah tersebut, menurut Hizbullah, merupakan “dosa nasional”. Partai itu menegaskan bahwa senjata yang telah melindungi Lebanon tidak akan menjadi bahan tawar-menawar atau negosiasi, melainkan hanya dapat dibahas dalam kerangka nasional yang menyeluruh dan strategi komprehensif untuk mempertahankan negara.
Hizbullah menegaskan bahwa musuh Israel tidak hanya menargetkan perlawanan, tetapi berupaya melemahkan Lebanon secara keseluruhan dan memaksakan penaklukan politik serta keamanan atas negara ini. Karena itu, partai tersebut menyerukan sikap nasional yang bersatu menghadapi pemerasan dan agresi, dengan menegaskan bahwa bernegosiasi dengan musuh yang berkhianat dan didukung tirani Amerika hanya akan berujung pada lebih banyak konsesi.
Menurut Hizbullah, posisi nasional saat ini seharusnya difokuskan pada pelaksanaan penuh deklarasi gencatan senjata dan menekan musuh agar mematuhinya, bukan terjebak dalam usulan negosiasi baru yang membuka jalan bagi normalisasi atau merusak hak Lebanon untuk melawan pendudukan.
Di akhir suratnya, Hizbullah menegaskan bahwa membela Lebanon “bukanlah keputusan perang atau damai, melainkan hak sah dan kewajiban nasional di hadapan musuh yang memaksakan perang dan melanjutkan agresinya,” seraya meneguhkan kembali komitmennya untuk tetap berdiri bersama tentara dan rakyat dalam melindungi tanah, kedaulatan, serta martabat nasional.
Partai itu menutup dengan pernyataan: “Janji kami kepada rakyat kami yang teguh adalah bahwa kami akan tetap berada pada posisi kehormatan dan kebenaran, tanpa gentar dan tanpa mundur, selama masih ada pendudukan dan agresi di tanah kami, dan selama denyut perlawanan terus hidup di dada kami tanpa mengenal kekalahan.”
Sumber berita: Al-Manar
Sumber gambar: Eurasia Review
