Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerahkan hak-hak sahnya dalam program nuklir damai, sekaligus mengecam kemunafikan Amerika Serikat, Prancis, dan sekutu Barat lain yang terus menekan Teheran sembari melanggar kewajiban mereka sendiri di bawah perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT). Menjawab pertanyaan tentang rencana uji coba nuklir baru AS dan Prancis, Baghaei menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang sangat munafik dan bertentangan dengan hukum internasional. “Mereka mengaku khawatir tentang penyebaran senjata nuklir, namun di saat yang sama terus melanggar kewajiban mereka sendiri dan memperbarui persenjataan nuklirnya. Ini sangat disayangkan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa faktor utama penyebaran senjata pemusnah massal justru berasal dari negara-negara yang memiliki dan mengembangkan senjata tersebut, terutama Amerika Serikat dan Prancis.
Menanggapi pertanyaan mengenai email bocoran Jeffrey Epstein yang disebut memuat konfirmasi rencana aksi militer terhadap Iran, Baghaei menyebut hal itu sebagai cerminan kebusukan sistem pengambilan keputusan Amerika. “Epstein memiliki catatan korupsi dan perdagangan manusia yang jelas. Bahwa orang seperti itu dikaitkan dengan pengambilan keputusan militer AS menunjukkan siapa sebenarnya musuh rakyat Iran,” katanya. Ia juga mengutip pengakuan seorang pejabat Amerika dalam sebuah pertemuan regional yang menyatakan bahwa AS telah menjalankan kebijakan intervensi selama puluhan tahun, mengakibatkan kematian tak terhitung jumlahnya. “Mereka tak belajar dari pengalaman pahit mereka sendiri,” tegas Baghaei, seraya menyerukan agar Amerika dimintai pertanggungjawaban di tingkat internasional.
Terkait laporan kunjungan Majid Takht-Ravanchi ke Oman, Baghaei membantah adanya pesan diplomatik baru yang disampaikan, dan menepis tuduhan terkait ekspor air terkontaminasi dari Iran sebagai fitnah yang tak berdasar. Ia menegaskan bahwa tidak ada proses negosiasi baru yang dimulai, meski berbagai pihak terus berupaya menjadi perantara. “Kami tidak menolak mendengarkan pandangan mediator, tetapi ini tidak berarti telah dimulai proses mediasi resmi,” jelasnya. Mengenai syarat Amerika untuk perundingan baru, Baghaei menegaskan bahwa Iran hanya akan berpartisipasi dalam dialog yang menghormati hak-haknya. “Ketika pihak lain berupaya memaksakan kehendak tanpa batas, apakah logis bagi kami untuk ikut dalam dialog seperti itu? Negosiasi hanya bermakna jika semua pihak menghormati kepentingan satu sama lain.”
Baghaei juga menyinggung pernyataan pejabat-pejabat Arab dan wawancara Menlu Abbas Araghchi terkait stabilitas kawasan, menegaskan bahwa ancaman utama bagi kawasan berasal dari entitas Zionis. “Kita sedang berada dalam perang nyata melawan entitas Zionis yang melakukan genosida di Palestina, terus menduduki tanah di Palestina dan Suriah, serta melancarkan agresi terhadap Yaman dan Qatar,” ujarnya. Menurutnya, kini ada konsensus di antara negara-negara kawasan bahwa ancaman paling besar datang dari Israel, dan bahwa keamanan hanya dapat dicapai melalui kerja sama regional.
Baghaei menjelaskan bahwa inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di fasilitas nuklir Iran masih berjalan, terutama di PLTN Bushehr dan reaktor riset Teheran yang digunakan untuk produksi radiofarmasi. Namun ia menekankan bahwa setiap permintaan tambahan dari IAEA harus disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, sesuai undang-undang yang ditetapkan parlemen. “Kami tetap menjadi pihak dalam NPT dan Protokol Safeguards, namun setiap langkah tambahan harus diatur secara nasional,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan Donald Trump yang mengaku dapat “membalikkan dunia,” Baghaei menilai komentar tersebut mencerminkan mentalitas destruktif Amerika. “Apakah membanggakan kemampuan untuk menghancurkan bumi 150 kali sesuatu yang patut dibanggakan? Kami, rakyat Iran, justru bangga menjadi pembela perdamaian,” ujarnya. Ia juga menanggapi komentar Mohammad Javad Larijani tentang program nuklir Iran, menyebut perbedaan pendapat di kalangan ahli adalah hal yang wajar, tetapi posisi resmi hanya disampaikan melalui juru bicara pemerintah. Baghaei menegaskan bahwa dalam setiap proses negosiasi, kepentingan dan kekhawatiran semua pihak harus diperhitungkan, namun hanya ketika ada saling pengakuan terhadap hak dan kepentingan masing-masing, maka dialog sejati dapat dimulai.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Press TV
