Ketegangan diplomatik dan militer mencapai titik baru yang sangat kritis pada hari Minggu, 8 Maret 2026. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB, Dewan Keamanan, dan para menteri luar negeri negara anggota PBB sebagai respons atas ancaman terbuka Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam surat tersebut, Araqchi menyoroti pernyataan Trump di media sosial yang secara terang-terangan mengancam akan melakukan “pemusnahan total dan kematian pasti” terhadap wilayah serta kelompok masyarakat di Iran yang sebelumnya belum menjadi target. Teheran menilai pernyataan ini sebagai pengakuan eksplisit atas niat melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah berlangsung sejak agresi dimulai pada 28 Februari 2026.
Data terbaru yang dilampirkan dalam surat diplomatik tersebut mengungkapkan skala kehancuran yang mengerikan akibat agresi AS-Israel. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 1.300 warga sipil gugur—termasuk sedikitnya 200 anak-anak dan 200 wanita—dengan lebih dari 10.000 orang luka-luka. Kerusakan infrastruktur sipil meliputi 9.669 target, yang mencakup 7.943 unit kediaman, 1.617 pusat komersial, 32 fasilitas medis, 65 sekolah, serta belasan gedung Bulan Sabit Merah dan infrastruktur energi. Araqchi menegaskan bahwa Amerika Serikat memikul tanggung jawab penuh untuk memberikan kompensasi atas segala kerugian ini, sembari menekankan bahwa tanggung jawab pidana individu Trump dan pejabat AS lainnya atas pelanggaran hukum humaniter internasional sudah tidak dapat diragukan lagi.
Menanggapi ancaman “pemusnahan” dari Gedung Putih, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dilaporkan akan meningkatkan intensitas operasi ofensif mereka mulai Minggu malam. Sumber-sumber informasi yang dikutip oleh Kantor Berita Fars menyatakan bahwa sebagai balasan atas kebrutalan Trump, IRGC akan meningkatkan frekuensi operasi drone hingga 20% dan melipatgandakan serangan rudal strategis sebesar 100%. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pencegahan yang kuat dan respons menentukan terhadap setiap agresi militer yang menyasar kepentingan rakyat Iran.
Di sisi lain, blokade maritim di Selat Hormuz terus memberikan tekanan ekonomi global yang hebat, seiring dengan tekad Iran untuk melanjutkan pembelaan diri yang sah. Dengan kegagalan diplomasi di tingkat internasional untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit, Teheran melalui suratnya mendesak PBB untuk segera mengambil tindakan nyata guna meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat.
Sumber berita: Al-Mayadeen
Sumber gambar: Saba
