Oposisi Internal Amerika Serikat Memanas: Anggota Kongres Tuding Donald Trump Berbohong dan Melanggar Konstitusi Terkait Perang di Iran
Kecaman terhadap pemerintahan Donald Trump semakin meluas di koridor legislatif Amerika Serikat menyusul agresi militer terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Melanie Stansbury, secara terbuka menyebut pemerintahan Trump sebagai rezim “pelanggar hukum” (outlaw) dan menegaskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Kongres untuk mengambil tindakan nyata guna menghentikan langkah-langkah berbahaya dan tidak sah yang dilakukan Trump di Timur Tengah. Pernyataan ini mencerminkan keresahan mendalam di Capitol Hill mengenai penggunaan kekuatan militer tanpa persetujuan resmi dari badan legislatif.
Senator Jon Ossoff memperkuat kritik tersebut dengan melontarkan tuduhan serius bahwa Donald Trump telah membohongi rakyat Amerika Serikat delapan bulan lalu ketika mengeklaim bahwa serangan udara Amerika telah memusnahkan program nuklir Iran. Ossoff menyatakan bahwa perang ini diluncurkan semata-mata untuk melakukan pergantian rezim tanpa adanya bukti ancaman yang mendesak, tanpa tujuan yang jelas, serta tanpa rencana pasca-perang yang matang. Ia menekankan bahwa diplomasi belum sepenuhnya diupayakan dan Trump bertindak tanpa otoritas konstitusional, sehingga Kongres harus segera bersidang untuk mengesahkan undang-undang kekuasaan perang guna menegaskan kembali otoritas mereka atas urusan perang dan perdamaian.
Langkah konkret untuk menghentikan permusuhan mulai diupayakan oleh para senator senior lainnya. Senator Patty Murray mendesak seluruh anggota Kongres untuk segera kembali bekerja dan memberikan suara guna mengakhiri perang ini, sembari menyerukan agar rekan-rekannya berdiri di sisi sejarah yang benar dengan menentang perang terhadap Iran. Di saat yang sama, Senator Tim Kaine telah mengajukan draf resolusi mengenai kekuasaan perang di Senat yang bertujuan untuk mencegah penggunaan angkatan bersenjata Amerika Serikat dalam permusuhan melawan Iran. Kaine menuntut setiap anggota Senat untuk secara resmi menyatakan posisi mereka terhadap apa yang ia gambarkan sebagai tindakan yang berbahaya, tidak perlu, dan bodoh.
Narasi perlawanan politik di dalam negeri Amerika Serikat ini menunjukkan adanya keretakan besar antara eksekutif dan legislatif mengenai kebijakan luar negeri di Timur Tengah. Para penentang perang menekankan bahwa keterlibatan militer ini tidak didasarkan pada ancaman nyata terhadap keamanan nasional Amerika Serikat, melainkan pada agenda politik yang berisiko menyeret negara ke dalam konflik berkepanjangan lainnya. Ketegangan ini diperkirakan akan memuncak pada pemungutan suara di Senat yang akan menentukan apakah dukungan militer terhadap agresi ini akan dicabut secara paksa melalui mekanisme hukum kekuasaan perang.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Axios
