Putaran kedua perundingan nuklir antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa, 19 Februari 2026, di Kedutaan Besar Oman yang berada di Jenewa, Swiss. Sebagaimana putaran sebelumnya, pertemuan diplomatik ini akan dilaksanakan secara tidak langsung dengan mediasi dari Menteri Luar Negeri Oman. Agenda utama dalam proses negosiasi ini difokuskan secara eksklusif pada masalah nuklir serta pencabutan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran, tanpa menyertakan isu-isu lain di luar kerangka tersebut.
Delegasi Iran dalam perundingan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sayyid Abbas Araghchi, yang didampingi oleh tim negosiasi senior yang terdiri dari Majid Takht-Ravanchi, Esmail Baghaei, Kazem Gharibabadi, Hamid Ghanbari, serta sejumlah pakar di bidang ekonomi dan teknis. Sementara itu, delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh perwakilan khusus Donald Trump, Steve Whittock, yang didampingi oleh menantu Presiden Amerika Serikat, Jared Kushner.
Kembalinya Iran ke meja perundingan terjadi di tengah situasi regional yang sangat dinamis, terutama setelah agresi selama 12 hari yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel di tanah Iran pada Juni 2025, serta meningkatnya ancaman terkait aktivasi mekanisme pemicu atau trigger mechanism oleh negara-negara Eropa. Keputusan Presiden Masoud Pezeshkian untuk menempuh jalur diplomasi diambil setelah adanya konsultasi dengan beberapa negara kawasan yang menekankan pentingnya dialog sebagai satu-satunya cara mengelola perselisihan. Iran menetapkan dua syarat utama yang telah diterima oleh pihak Washington sebelum melanjutkan perundingan ini, yaitu pengakuan terhadap prinsip pengayaan uranium serta pembatasan agenda hanya pada isu nuklir saja.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Agung Iran Ali Larijani dalam wawancara dengan Oman National Network baru-baru ini menyatakan bahwa perundingan ini dapat berhasil jika berjalan dalam kerangka yang masuk akal. Ali Larijani menekankan bahwa kekhawatiran Amerika Serikat mengenai kemungkinan Iran mengarah pada kepemilikan senjata nuklir adalah hal yang dapat diselesaikan secara diplomatis, namun proses ini akan menemui hambatan jika isu-isu non-nuklir mulai dimasukkan ke dalam agenda. Menurutnya, kegagalan berbagai upaya tekanan militer dan proyek ketidakstabilan sebelumnya pada akhirnya memaksa Amerika Serikat untuk kembali ke jalur negosiasi.
Menteri Luar Negeri Sayyid Abbas Araghchi dalam keterangannya kepada Russia Today menegaskan bahwa tingkat pengayaan uranium akan disesuaikan dengan kebutuhan domestik Iran, terutama untuk reaktor energi dan kebutuhan farmasi. Ia juga menyatakan bahwa bahan-bahan yang telah diperkaya tidak akan meninggalkan wilayah Iran, melainkan dapat dilakukan proses pengenceran di dalam negeri jika diperlukan. Sayyid Abbas Araghchi menggarisbawahi bahwa Iran saat ini lebih siap, baik secara militer maupun diplomasi, dibandingkan sebelum perang 12 hari tersebut, dan menekankan bahwa keberhasilan perundingan sangat bergantung pada pengakuan hak asasi Iran dalam teknologi nuklir damai serta pencabutan sanksi yang adil bagi rakyat Iran. Melalui akun resminya, ia menuliskan telah membawa inisiatif nyata ke Jenewa demi mencapai kesepakatan yang seimbang, namun menegaskan bahwa menyerah pada ancaman sama sekali tidak ada dalam agenda delegasi Iran.
Sumber berita: Tasnim News Agency
Sumber gambar: Middle East Eye
