Salah satu pemimpin Hamas Mahmoud Mardavi menegaskan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan maupun informasi apa pun dari para mediator terkait penetapan batas waktu untuk pelucutan senjata perlawanan di Jalur Gaza. Berdasarkan laporan dari kantor berita Tasnim News Agency pada hari Selasa, 17 Februari 2026, Mahmoud Mardavi menyatakan bahwa klaim mengenai tenggat waktu tersebut tidak berdasar secara formal dalam jalur negosiasi yang sedang berlangsung.

Mahmoud Mardavi menambahkan bahwa kelanjutan pelanggaran dan agresi yang dilakukan Israel di Jalur Gaza serta Tepi Barat merupakan bagian integral dari rencana rezim tersebut untuk memaksa penduduk Gaza keluar dari tanah mereka melalui skema pemindahan paksa. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap klaim seorang pejabat Zionis baru-baru ini yang menyatakan bahwa Tel Aviv akan memberikan tenggat waktu selama 60 hari kepada gerakan Hamas untuk meletakkan senjata. Pejabat tersebut mengeklaim bahwa jika kesepakatan itu tidak disetujui, Israel akan kembali melanjutkan peperangan secara penuh di wilayah tersebut.

Klarifikasi dari pihak Hamas ini menunjukkan bahwa posisi perlawanan tetap teguh terhadap tuntutan yang dianggap merugikan kedaulatan serta keamanan rakyat Palestina. Situasi di lapangan saat ini masih dipenuhi ketidakpastian seiring dengan terus berlangsungnya tindakan militer oleh pihak pendudukan yang dinilai Hamas sebagai upaya untuk memaksakan realitas kependudukan baru di wilayah tersebut.

Sumber berita: Tasnim News Agency

Sumber gambar: Press TV