Juru bicara Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas Abu Ubaida menyatakan pada hari Minggu, 25 Januari 2026 bahwa perlawanan Palestina telah menangani isu tawanan dan jenazah dengan transparansi penuh serta telah menyelesaikan seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Abu Ubaida menambahkan bahwa pihak perlawanan telah menyerahkan seluruh tawanan yang masih hidup maupun jenazah secepat mungkin tanpa penundaan sedikit pun, meskipun pihak pendudukan tidak patuh dan melakukan puluhan pelanggaran serta pembantaian di tengah kondisi yang sangat kompleks dan hampir mustahil. Ia menekankan bahwa Hamas sangat berkeinginan untuk menutup berkas ini sepenuhnya dan tidak memiliki kepentingan untuk menunda-nunda demi mempertimbangkan kemaslahatan rakyat Palestina.
Mengenai jenazah tentara Israel Ran Gweli, Abu Ubaida mengonfirmasi bahwa Hamas telah menginformasikan kepada pihak mediator mengenai seluruh detail dan informasi yang mereka miliki terkait lokasi jenazah tawanan tersebut. Abu Ubaida menegaskan bahwa kebenaran pernyataan mereka terbukti dari tindakan musuh yang saat ini sedang melakukan pencarian di salah satu lokasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh Brigade Al-Qassam kepada para mediator. Terkait hal ini, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa militer telah memulai operasi penyisiran untuk mencari jenazah Ran Gweli berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh di lingkungan Zeitoun, sebelah timur Kota Gaza. Abu Ubaida pun menyerukan kepada para mediator untuk memikul tanggung jawab mereka dan memaksa pihak pendudukan agar mengimplementasikan apa yang telah disepakati.
Juru Bicara Hamas Hazem Qassem juga menyatakan sebelumnya bahwa gerakan tersebut telah memberikan semua informasi yang tersedia mengenai jenazah tawanan Israel terakhir dan menegaskan telah merespons secara positif seluruh upaya pencarian yang dilakukan. Di sisi lain, Hamas menyampaikan kecaman keras pada hari Kamis terkait dimasukkannya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke dalam Dewan Perdamaian. Dalam pernyataan resminya, gerakan tersebut mengutuk keterlibatan Benjamin Netanyahu yang mereka sebut sebagai penjahat perang dan buronan Mahkamah Pidana Internasional ke dalam Dewan Perdamaian Gaza. Hamas menilai langkah tersebut sebagai indikator berbahaya yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas, mengingat Benjamin Netanyahu dianggap masih terus berupaya mengganggu perjanjian gencatan senjata di Gaza serta melakukan pelanggaran keji dengan menargetkan warga sipil yang tidak berdaya.
Hamas menyatakan bahwa langkah pertama untuk mencapai stabilitas adalah dengan menghentikan dan mengakhiri pelanggaran oleh pihak pendudukan serta menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak yang bertanggung jawab atas genosida dan kelaparan. Sebelumnya, pada hari Kamis, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama sejumlah pemimpin internasional telah menandatangani dekrit pembentukan Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza di sela-sela forum ekonomi dunia di Davos, Swiss. Menanggapi undangan tersebut, Benjamin Netanyahu menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian atas undangan Presiden Donald Trump.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Anadolu Agency
