Taher al-Nunu, Penasihat Media Kepala Biro Politik Hamas, menegaskan bahwa perlawanan bersenjata merupakan hak inheren rakyat Palestina yang dijamin oleh hukum internasional. Dalam sebuah pernyataan pers pada Rabu, 21 Januari 2026, Taher al-Nunu menyatakan bahwa akar penyebab krisis di kawasan bukanlah kepemilikan senjata oleh kelompok perlawanan, melainkan berlanjutnya pendudukan Israel atas tanah Palestina. Ia menekankan bahwa Israel secara konsisten merusak peluang stabilitas dengan terus-menerus melanggar perjanjian gencatan senjata yang telah diberlakukan selama lebih dari seratus hari. Meskipun ratusan warga telah gugur menjadi syahid akibat serangan Israel yang membabi buta ke lingkungan pemukiman di Jalur Gaza, kelompok perlawanan ditegaskan tetap berkomitmen penuh terhadap ketentuan perjanjian tersebut demi kepentingan rakyat.
Pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang dimulai sejak 10 Oktober 2025 tersebut telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Selama 100 hari masa tenang semu ini, pendudukan Israel tercatat telah melakukan 430 insiden penembakan, 66 serangan kendaraan militer ke lingkungan padat penduduk, 604 aksi pengeboman, serta 200 operasi penghancuran bangunan dan rumah tinggal. Berdasarkan data dari Kantor Media Pemerintah di Jalur Gaza, serangkaian pelanggaran ini mengakibatkan gugurnya 483 warga Palestina, di mana 52 persen di antaranya merupakan kelompok rentan yang terdiri dari anak-anak, perempuan, dan lansia. Mirisnya, sebanyak 465 korban jiwa justru gugur di dalam lingkungan pemukiman yang berada jauh dari “garis kuning” atau zona militer, yang membuktikan bahwa warga sipil sengaja dijadikan sasaran serangan di area yang seharusnya terlindungi.
Kekejaman militer Israel kembali memuncak pada Rabu, 21 Januari 2026, ketika pasukan pendudukan membunuh sebelas warga sipil, termasuk tiga orang jurnalis, tiga orang saudara sekandung, seorang perempuan, serta seorang ayah beserta anaknya. Tragedi ini terjadi bersamaan dengan penghancuran gedung-gedung pemukiman secara sistematis dan pemboman artileri yang menyasar berbagai wilayah di utara dan selatan Jalur Gaza. Menanggapi situasi ini, Taher al-Nunu menekankan pentingnya peran negara-negara Arab dan Islam di dalam Dewan Perdamaian yang diusulkan, dengan syarat bahwa fokus utama dewan tersebut haruslah pada penghentian pendudukan secara total dan pembangunan kembali Jalur Gaza yang telah hancur. Ia memastikan bahwa Hamas akan tetap berpegang teguh pada opsi perlawanan sebagai instrumen sah untuk membela kedaulatan rakyat Palestina di bawah payung norma internasional.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Eurasia Review
