Anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintahan Donald Trump dalam mengelola pendapatan minyak Venezuela. Thomas Massie menuduh Gedung Putih telah melampaui batas konstitusional kekuasaan eksekutif dengan menyalurkan dana hasil penjualan minyak yang ia sebut sebagai “minyak curian” ke akun-akun bank di Qatar. Menurutnya, tindakan ini menciptakan dana taktis luar negeri yang berada di luar jangkauan pengawasan Kongres, sebuah preseden berbahaya yang merusak prinsip pemisahan kekuasaan dan akuntabilitas demokratis di Amerika Serikat.
Thomas Massie memperingatkan bahwa menempatkan miliaran dolar di luar negeri untuk dibelanjakan tanpa otorisasi eksplisit dari Kongres merupakan pelanggaran nyata terhadap Konstitusi Amerika Serikat, yang memberikan otoritas eksklusif kepada badan legislatif atas alokasi anggaran federal. Dalam pernyataan resminya, Thomas Massie menegaskan bahwa Presiden Donald Trump tidak memiliki hak hukum untuk mendirikan apa yang ia sebut sebagai “Departemen Keuangan kedua di luar negeri” sebagai tabungan pribadi pemerintahannya. “Hanya Kongres yang dapat menetapkan anggaran. Presiden tidak dapat secara legal menciptakan kas luar negeri untuk kepentingannya sendiri. Bangunlah, Kongres!” tulis Thomas Massie melalui platform X pada Januari 2026.
Isu ini mencuat di tengah meningkatnya pengawasan terhadap tindakan finansial dan diplomatik Amerika Serikat terkait Venezuela, terutama setelah pasukan khusus Delta Force melakukan operasi militer yang menangkap Presiden Nicolas Maduro pada 3 Januari 2026. Langkah agresif ini diikuti oleh penandatanganan perintah eksekutif oleh Donald Trump pada 9 hari kemudian untuk mengamankan pendapatan minyak Venezuela di bawah pengawasan Departemen Keuangan Amerika Serikat, dengan alasan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Namun, kurangnya transparansi mengenai lokasi penyimpanan dan mekanisme distribusi dana tersebut telah memicu kecurigaan luas di Capitol Hill.
Selain kritik dari Thomas Massie, lima senator dari Partai Demokrat, termasuk Elizabeth Warren dan Ron Wyden, telah mengirimkan surat kepada pimpinan lebih dari selusin bank internasional terkemuka seperti Bank of America dan JP Morgan. Mereka meminta klarifikasi mengenai keterlibatan bank-bank tersebut dalam mengelola dana dari hasil penjualan minyak Venezuela yang kabarnya telah mencapai ratusan juta dolar. Para senator menyatakan kekhawatiran mendalam atas laporan bahwa dana tersebut disimpan di Qatar tanpa adanya kejelasan rencana penggunaan, yang dianggap sebagai upaya pengelabuan terhadap perjanjian gencatan senjata dan protokol kemanusiaan yang sedang berlangsung.
Di sisi lain, Presiden Donald Trump terus memperkuat pengaruhnya atas masa depan Venezuela dengan merangkul tokoh oposisi Maria Corina Machado. Dalam pertemuan di Gedung Putih pada Kamis, 15 Januari 2026, Donald Trump menyatakan ketertarikannya untuk melibatkan Maria Corina Machado dalam tata kelola pemerintahan Venezuela di masa depan. Maria Corina Machado, yang merupakan peraih Nobel Perdamaian 2025, bahkan secara simbolis menyerahkan medalinya kepada Donald Trump sebagai bentuk penghormatan atas komitmennya terhadap “kebebasan rakyat Venezuela”. Meskipun mendapatkan dukungan kuat dari Washington, masa depan kepemimpinan di Venezuela tetap menjadi perdebatan panas seiring dengan upaya Amerika Serikat untuk mengendalikan cadangan minyak terbesar di dunia tersebut.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Al Jazeera
