Serangkaian serangan, penggerebekan, dan penangkapan oleh Israel kembali melanda berbagai kota dan daerah di Tepi Barat. Sumber medis Palestina melaporkan seorang pemuda tewas ditembak pasukan pendudukan saat mereka menyerbu kota Awarta, di selatan Nablus. Pada saat bersamaan, para pemukim menyerang kota Taybeh di timur Ramallah, membakar dua kendaraan dan menuliskan slogan-slogan rasialis, bertepatan dengan penggerebekan pasukan pendudukan di kota Al-Mughayyir, distrik Ramallah.
Di kamp Jalazone, utara Al-Bireh, dua warga terluka akibat peluru tajam dan serpihan setelah pasukan pendudukan menyerbu kamp dan menyebar di jalan-jalannya, sehingga memicu bentrokan. Pemandangan serupa terjadi di Jenin, ketika seorang warga Palestina mengalami luka dan memar setelah dianiaya para tentara di pos pemeriksaan militer Barta’a.
Di Bethlehem, pasukan pendudukan mendirikan pos pemeriksaan militer di daerah Umm Rukba, kota Al-Khader, lalu menghambat pergerakan warga. Di wilayah selatan Hebron, pasukan pendudukan menangkap seorang warga dari desa Arab al-Zuweidin saat ia sedang membajak lahannya, sementara para pemukim—di bawah perlindungan tentara—menghalangi petani memasuki lahan mereka dan menggembalakan ternak di daerah al-Zuweidin di gurun Yatta, memaksa mereka meninggalkan lokasi itu.
Para pemukim bersenjata juga mendirikan sebuah tenda di atas tanah milik warga di Khilat al-Natsh, kawasan Jabal Jawhar di timur Hebron. Serangan para pemukim berlanjut di kota Turmus Ayya, utara Ramallah, dengan merusak lahan pertanian dan mencabut pohon-pohon zaitun, sementara pasukan pendudukan mencegah petani Palestina mengakses lahan mereka.
Otoritas Tembok dan Permukiman menyatakan para pemukim melakukan lebih dari 620 serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sepanjang bulan lalu.
Di tengah kegamangan yang meningkat dalam tubuh militer Israel, tanda-tanda krisis yang kian dalam terus muncul, sementara pejabat keamanan memperingatkan dampak yang dapat mengguncang fondasi kekuatan operasional Tel Aviv. Media berbahasa Ibrani memberitakan bahwa tentara Israel menghadapi krisis personel tempur yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir, meski berbagai langkah telah ditempuh, termasuk redistribusi pasukan, peningkatan panggilan wajib militer, dan wacana memperpanjang masa dinas wajib.
Menurut Channel Kan, seorang pejabat keamanan yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa tentara Israel “membutuhkan ribuan prajurit tambahan”, seraya memperingatkan bahwa kondisi ini “membebani prajurit yang sudah bertugas di garis depan.” Kekurangan pasukan yang parah ini terjadi di tengah perang pemusnahan yang dilancarkan entitas pendudukan di Jalur Gaza sejak Oktober 2023, yang menurut data Palestina telah menewaskan lebih dari 70.000 orang dan melukai lebih dari 171.000 lainnya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, dalam agresi yang masih berlangsung.
Meski gencatan senjata mulai berlaku pada Selasa, 10 Oktober, tentara Israel terus melakukan pelanggaran setiap hari, menyebabkan lebih banyak korban tewas dan terluka.
Dalam upaya mengatasi krisis tenaga militer yang melebar, pemerintah Israel melalui kesepakatan anggaran menyetujui langkah untuk mengembalikan masa dinas wajib dari 32 menjadi 36 bulan, seperti sebelum 2015. Namun pelaksanaannya masih harus mendapat persetujuan legislatif melalui tiga pembacaan di Knesset.
Langkah ini beriringan dengan dorongan pemerintah untuk meloloskan rancangan undang-undang yang memberi pengecualian kepada pelajar seminari Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim) dari wajib militer, yang justru memicu penolakan dari dalam lembaga keamanan sendiri. Channel Kan mengutip seorang pejabat senior yang menegaskan bahwa memperpanjang masa dinas “tidak menyelesaikan masalah sebenarnya”, sambil menambahkan, “Beban terus diberikan kepada mereka yang sudah bertugas, alih-alih memperluas lingkaran wajib militer,” merujuk pada berlanjutnya pengecualian bagi kalangan Haredim.
Tentara Israel telah mengumumkan beberapa bulan lalu bahwa mereka siap kembali ke masa dinas 36 bulan, namun perdebatan sengit mengenai undang-undang wajib militer membuat usulan tersebut mandek. Komite Luar Negeri dan Keamanan Knesset melanjutkan pembahasan pekan lalu, di tengah perpecahan dalam koalisi sendiri dan sejumlah menteri yang menyatakan akan menolak RUU tersebut.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya meloloskan undang-undang yang didukung partai-partai ultra-Ortodoks seperti Shas dan United Torah Judaism, untuk membuka jalan kembalinya mereka ke koalisi setelah menarik dukungan pada Juli lalu. Namun kubu oposisi menyebut RUU itu sebagai “undang-undang penghindaran” karena hampir sepenuhnya membebaskan kalangan religius dari dinas wajib, padahal kebutuhan akan pasukan terus meningkat.
Wajib militer di Israel berlaku untuk semua warga yang mencapai usia 18 tahun, namun kalangan Haredim menolak bergabung dengan alasan mengabdikan hidup untuk studi agama dan memprotes sanksi yang dijatuhkan kepada penghindar wajib militer, termasuk larangan bepergian.
Dua pekan lalu, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa pemerintah harus menetapkan “kebijakan penegakan yang efektif” dalam 45 hari terhadap pelajar yeshiva yang menghindari dinas wajib, termasuk langkah-langkah hukum yang luas di bidang ekonomi dan sipil. Putusan Mahkamah Agung pada Rabu, 25 Juni 2024, yang mewajibkan kalangan Haredim mengikuti dinas militer dan menghentikan bantuan finansial bagi lembaga mereka jika murid-muridnya menolak mendaftar, memicu gelombang protes besar.
Haredim mencakup sekitar 13 persen dari total 10 juta penduduk entitas tersebut. Mereka menilai integrasi ke masyarakat sekuler mengancam identitas agama dan keberlangsungan komunitas mereka. Selama puluhan tahun, mereka menghindari dinas militer dengan memperoleh penundaan berulang atas alasan studi agama hingga mencapai usia bebas wajib militer, yaitu 26 tahun.
Lembaga keamanan memperkirakan bahwa kelanjutan pengecualian bagi kaum Haredim, bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan pasukan akibat perang yang terus berlangsung, akan membuat krisis personel militer tetap terbuka, bahkan jika masa dinas wajib diperpanjang.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Middle East Eye
