Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan ketegangan dengan Iran pada Jumat, 9 Januari 2026, dengan mengeluarkan ancaman serangan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia sesumbar memiliki berbagai “opsi” penghancur dan memperingatkan bahwa Iran akan dipukul pada tingkat yang “tidak akan mereka percayai.” Ancaman ini muncul di tengah krisis yang meningkat di Iran, di mana kerusuhan bersenjata yang diduga dipicu pihak asing telah menyebabkan bentrokan antara pasukan keamanan dan perusuh di berbagai wilayah.
Namun, rencana Trump tersebut menghadapi penolakan keras dari sejumlah politisi senior di Washington. Senator Republik Rand Paul menyatakan keraguannya bahwa serangan udara akan mencapai tujuan yang diinginkan. Paul, bersama Senator Demokrat Mark Warner, memperingatkan bahwa aksi militer asing justru dapat memperkuat kepemimpinan Iran dengan menyatukan rakyat melawan ancaman dari luar, sebagaimana terlihat selama perang 12 hari yang didukung Amerika Serikat sebelumnya. Warner merujuk pada sejarah kudeta tahun 1953 yang didukung Amerika Serikat sebagai bukti bahwa intervensi asing sering kali memicu rangkaian peristiwa yang merugikan kepentingan Amerika Serikat dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Senator Republik Lindsey Graham mengambil nada yang jauh lebih agresif. Ia mendesak Trump untuk bertindak tegas guna “menakut-nakuti” pemerintah Iran. Graham menyarankan agar Amerika Serikat menargetkan langsung para pemimpin Iran, dengan menyatakan bahwa Trump harus “mengakhiri ini.” Perbedaan pandangan ini mempertegas perpecahan di dalam tubuh pemerintah Amerika Serikat terkait cara menangani krisis di Timur Tengah.
Rand Paul juga mengkritik kebijakan intervensi militer tersebut dan mendorong adanya resolusi kekuatan perang (war powers resolution). Ia menegaskan bahwa keputusan untuk berperang harus berada di tangan Kongres, bukan Gedung Putih. “Kami tidak akan membiarkan presiden membom suatu negara hanya karena mereka menginginkannya,” tegas Paul. Ia berpendapat bahwa secara konstitusional, para pendiri Amerika Serikat sengaja memberikan kewenangan berperang kepada Kongres untuk mencegah konflik yang tidak berkesudahan. Resolusi ini telah lolos di Senat dengan hasil tipis 52-47 dan kini menunggu pemungutan suara di DPR sebelum sampai ke meja Trump.
Selain isu Iran, Paul juga memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mencampuri sektor energi Venezuela dan menolak penggunaan tekanan militer dalam mengejar kepentingan terkait Greenland. Menurutnya, retorika militeristik hanya akan mengasingkan penduduk lokal dan tidak menjamin kontrak ekonomi bagi perusahaan Amerika Serikat.
Kritik terhadap Trump kian tajam karena kebijakan luar negerinya yang mengatasnamakan “penyelamatan kemanusiaan” dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya terselubung untuk menguasai sumber daya strategis, terutama minyak. Sementara Trump sibuk dengan konfrontasi di luar negeri, di dalam negeri Amerika Serikat sendiri pecah gelombang protes besar setelah terbunuhnya seorang wanita oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Demonstran berpendapat bahwa pemerintah yang mengklaim otoritas moral di luar negeri telah kehilangan legitimasi domestik karena praktik represi dan kekerasan aparat di rumah sendiri.
Meskipun laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa pejabat militer dan diplomatik akan memberikan pengarahan kepada Trump pada Selasa, 13 Januari 2026 mengenai opsi serangan siber hingga aksi militer langsung, penolakan dari dalam negeri menunjukkan bahwa langkah Trump ini akan menghadapi rintangan politik dan hukum yang besar.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: ACW
